Peta politik dan dukungan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 bisa berubah. Hal tersebut, setelah Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar.
Demikian disampaikan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. Menurutnya, indikasi perubahan itu cukup beralasan. “Di tingkat kabupaten/kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah. Tapi, terkait dengan pilkada tingkat provinsi, memang ada berbagai skenario-skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu,” kata Hasto di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (11/8).
Meskipun, HastoIa tidak menyebut di mana saja peta politik Pilkada 2024 berubah, tetapi pilkada dengan daerah padat penduduk akan terdampak.
“Karena ada yang berpikiran bahwa ini pilkada serentak, dan tidak terjadi lagi lima tahun ke depan, sehingga ini menjadi fundamen kekuasaan bagi kepentingan 2029,” jelas dia.
Hasto menyatakan, fundamen kekuasaan bagi PDIP di Pilkada 2024 adalah memperkuat rakyat, mengatasi kemiskinan ekstrem, hingga membangun kedaulatan pangan.
Sementara itu, Hasto mengatakan bahwa kabar pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar telah dilaporkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Hal tersebut sangat mengejutkan karena ini dalam rangka pilkada serentak, dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai,” katanya.
Menurut dia, Airlangga merupakan sosok komunikator maupun rekan yang membangun kerja sama politik yang baik.
“Di dalam pilkada, kami banyak bekerja sama dengan Partai Golkar, selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKB, PPP, Perindo, Hanura, dan juga Partai Amanat Nasional,” ujarnya.
