Intime – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Menurut Andreas, langkah tersebut semestinya sudah dilakukan sejak awal Prabowo memimpin pemerintahan pada Oktober 2024.
“Seharusnya reformasi ini sudah dilakukan sejak awal tahun ketika Pak Prabowo mengambil alih kepemimpinan nasional. Kendatipun demikian, lebih baik terlambat sedikit daripada semakin berlarut,” ujar Andreas kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/9/2025).
Politikus PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya keterlibatan langsung Presiden Prabowo dalam proses reformasi Polri. Ia menilai kepala negara perlu menegaskan kembali posisi Polri sebagai Bhayangkara Negara, bukan sekadar alat kekuasaan.
“Rencana ini perlu didukung, dan memang sebaiknya langsung dipimpin oleh presiden. Presiden perlu menempatkan kembali polisi ke hakikat keberadaan sebagai Bhayangkara Negara, ketimbang hanya sebagai alat kekuasaan,” jelasnya.
Andreas menambahkan, tujuan utama reformasi Polri adalah memastikan aparat penegak hukum kembali pada fungsi dasar sebagai pelindung dan pengayom masyarakat sekaligus pilar penegakan hukum yang demokratis.
Sebelumnya, gagasan pembentukan komisi reformasi Polri muncul dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB), sebuah kelompok yang beranggotakan tokoh lintas agama dan kebangsaan. Di antara mereka adalah Pendeta Gomar Gultom (mantan Ketua Umum PGI), Lukman Hakim Saifuddin (mantan Menteri Agama), dan Nasaruddin Umar (Menteri Agama saat ini).
Pendeta Gomar Gultom menyebut Presiden Prabowo telah menyatakan kesiapannya membentuk komisi reformasi Polri sebagai respons atas kericuhan yang terjadi dalam unjuk rasa pada akhir Agustus 2025.
