Intime – Lebih dari 25 anggota DPR RI disebut telah menandatangani dokumen pengusulan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Jumlah pengusul tersebut disampaikan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menjelang pembukaan masa sidang DPR RI, Selasa (10/11).
Mardani mengunggah foto dirinya memegang dokumen berjudul “Pengusul Hak Menyatakan Pendapat”. Dalam dokumen yang dibagikan tersebut, namanya tercantum pada urutan pertama sebagai salah satu pengusul.
Selain dokumen yang memuat tanda tangan anggota DPR, Mardani juga membagikan dokumen lain berisi penjelasan serta pasal-pasal yang menjadi dasar pengajuan hak tersebut.
Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan Mardani, terdapat 12 anggota DPR yang telah membubuhkan tanda tangan. Namun, jumlah tersebut disebut masih terus bertambah.
“Lebih dari 25. Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR,” kata Mardani saat dikonfirmasi, Selasa.
Pengusulan Hak Menyatakan Pendapat ini berkaitan dengan polemik status Gibran sebagai Wakil Presiden setelah muncul sejumlah putusan pengadilan terkait dokumen pendidikannya.
Sorotan terhadap Gibran menguat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) disebut tidak menemukan bukti ijazah yang setara dengan pendidikan SMA. Selain itu, Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal.
Perkembangan tersebut kemudian memunculkan pembahasan mengenai posisi Gibran di pemerintahan.
Sejumlah partai politik di DPR RI juga telah menyampaikan pandangan mereka terkait polemik tersebut.
Partai Golkar, misalnya, menyatakan DPR RI dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan Gibran.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Penggunaannya harus melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku di DPR.
