Intime – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengubah aset daerah menjadi sumber nilai ekonomi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurut Bang Wibi panggilan akrab Wini Andrino, Jakarta memiliki aset dengan nilai sekitar Rp750 triliun. Namun, tidak seluruh aset tersebut memberikan nilai ekonomi karena sebagian besar berupa infrastruktur dan fasilitas publik.
Karena itu, aset yang memiliki potensi komersial perlu dikelola secara lebih produktif melalui kolaborasi dengan swasta maupun investor, tanpa menghilangkan fungsi utamanya.
“Kalau kita berbicara tentang Jakarta masa depan, semua yang ada itu harus bisa tepat digunakan,” ujar Bang Wibi usai menghadiri Jakarta Asset Forum & Expo (JAFEX) 2026 di The St. Regis Jakarta, Selasa (11/8).
Bang Wibi menilai, konsep mixed use dapat menjadi salah satu pilihan dalam mengoptimalkan aset daerah. Dengan skema tersebut, aset tidak hanya dipertahankan kepemilikannya, tetapi juga mampu menghasilkan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat.
Ketua DPW NasDem Jakarta itu menyebut berdasarkan pembahasan dengan Jakarta Asset Management Center (JAMC), terdapat sekitar 40 titik bidang tanah yang berpotensi dikembangkan dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp1,4 triliun.
“Dampak ekonomi yang dapat dari perputaran itu kurang lebih antara Rp200 sampai Rp300 miliar,” ungkap Bang Wibi.
Menurut dia, forum seperti JAFEX menjadi momentum untuk mempertemukan pemerintah dengan calon investor sekaligus membuka peluang pengembangan aset yang selama ini belum optimal.
Namun, Bang Wibi mengingatkan kerja sama pemanfaatan aset harus didukung regulasi yang memberikan kepastian bagi semua pihak. Investor membutuhkan kepastian hukum, terutama ketika investasi yang ditanamkan membutuhkan modal besar.
“Nah, itulah regulasi ini yang kita susun bersama sehingga win-win,” katanya.
Bang Wibi menegaskan investasi yang masuk ke Jakarta tidak boleh hanya menguntungkan investor dan pemerintah daerah, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap perekonomian serta kesejahteraan warga.
“Tentunya segala bentuk yang ada hari ini harus bisa sustainable dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, Bang Wibi menilai optimalisasi aset harus berjalan beriringan dengan pengamanan aset milik Pemprov DKI. Dinas teknis yang mengelola aset perlu mendapat dukungan anggaran untuk melakukan audit dan memastikan aset daerah terlindungi secara hukum.
“Intinya adalah dinas teknis harus diberikan satu kelonggaran fiskal,” tegasnya.
Ia mencontohkan persoalan aset tanah sekitar 10.000 meter persegi di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yang kini berpotensi hilang setelah Pemprov DKI kalah dalam sengketa di pengadilan.
Kasus tersebut, kata Wibi, harus menjadi bahan evaluasi agar pengamanan aset daerah tidak kalah penting dari upaya mengoptimalkannya.
Karena itu, ia mendorong pengelolaan aset dilakukan secara terintegrasi antara Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) dan JAMC. Dengan pengelolaan yang lebih terarah, aset Jakarta diharapkan tidak sekadar tercatat dalam neraca pemerintah, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
“Memiliki sebanyak-banyaknya keuntungan itu untuk masyarakat Jakarta,” pungkas Bang Wibi.
