Intime – Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan, menilai dinamika politik yang mengarah pada keretakan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo berpotensi menjadi momentum lahirnya kekuatan oposisi baru di Indonesia.
Adi menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut dia, pengunduran diri secara sukarela akan lebih terhormat dibandingkan menunggu proses pemakzulan apabila posisi politik Gibran terus menjadi persoalan.
“Kalau memang situasi politik sudah tidak lagi kondusif dan posisi Gibran terus menjadi persoalan, saya menyarankan lebih baik mundur saja secara terhormat. Jangan sampai harus menunggu dimakzulkan,” ujar Adi dalam keterangannya, Selasa (10/11).
Adi menilai pengunduran diri tidak harus dimaknai sebagai kekalahan politik. Sebaliknya, keputusan tersebut dapat menunjukkan keberanian seorang pejabat dalam mengambil sikap sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menilai perjalanan politiknya.
Ia berpandangan, langkah mundur secara sukarela akan membuat Gibran memiliki kendali atas keputusan politiknya sendiri, daripada menunggu proses yang dapat ditentukan oleh kekuatan politik di parlemen.
Selain menyarankan Gibran mundur, Adi meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menentukan kembali arah politiknya. Ia mendorong partai tersebut keluar dari Koalisi Merah Putih dan mengambil jarak dari Istana.
Menurut Adi, PSI tidak perlu terus bertahan dalam barisan koalisi apabila merasa tidak memperoleh ruang politik yang setara. Ia justru menyarankan PSI mempertimbangkan diri sebagai kekuatan oposisi yang berdiri bersama masyarakat.
“Untuk apa berada dalam koalisi kalau hanya menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi ketika kepentingan politiknya berhadapan dengan kepentingan kelompok lain justru tidak mendapatkan pembelaan? Lebih baik PSI keluar, mengambil jarak dari Istana, dan memilih berdiri bersama rakyat,” katanya.
Adi menegaskan, keberadaan oposisi bukan sesuatu yang memalukan dalam sistem demokrasi. Menurut dia, oposisi memiliki peran penting untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan kekuasaan tidak berlangsung tanpa kontrol.
Ia menilai PSI memiliki peluang membangun identitas politik baru apabila berani mengambil posisi independen. Dengan demikian, partai tersebut tidak hanya dipandang sebagai bagian dari kekuasaan, tetapi juga dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Dalam keterangannya, Adi juga menyinggung persoalan loyalitas politik dengan menyebut Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka. Ia mempertanyakan konsistensi loyalitas apabila seorang politikus memilih meninggalkan partai ketika menghadapi dinamika dan perbedaan kepentingan.
“Jangan terlalu mudah bicara loyalitas kalau pada akhirnya memilih meninggalkan partai. Giring, Raja Juli, dan Isyana Bagoes, dalam pandangan saya, tidak pantas dijadikan contoh loyalitas politik apabila keputusan mereka justru memilih mengundurkan diri dari partai ketimbang mempertahankan loyalitas terhadap rumah politiknya,” ujar Adi.
Ia bahkan menyebut tindakan meninggalkan partai ketika kepentingan politik berubah sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komitmen politik. Penilaian tersebut, menurut dia, berkaitan dengan pentingnya konsistensi seorang politikus dalam memegang prinsip.
Adi mengakui politik merupakan arena yang penuh dinamika dan perbedaan kepentingan. Namun, ia menilai integritas dan konsistensi tetap harus menjadi ukuran utama dalam menilai seorang politikus.
BaraNusa, lanjutnya, memandang demokrasi membutuhkan keberanian untuk menentukan posisi, termasuk mengambil jarak dari lingkaran kekuasaan apabila prinsip dan kepentingan rakyat dinilai tidak lagi menjadi prioritas.
“Jangan sampai jabatan membuat orang kehilangan prinsip. Kekuasaan itu sementara, tetapi rekam jejak dan penilaian rakyat akan terus melekat. Kalau memang merasa tidak lagi sejalan, ambillah sikap secara terbuka,” kata Adi.
Pernyataan Adi tersebut disampaikan sebagai sikap politik BaraNusa di tengah dinamika hubungan antarkekuatan politik nasional. Usulan agar Gibran mundur maupun PSI keluar dari koalisi merupakan pandangan dan dorongan dari BaraNusa, bukan keputusan resmi dari pihak-pihak yang disebutkan.
