Intime – Politikus Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menolak rencana pemerintah Indonesia mengeluarkan dana Rp 17 triliun untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Menurut Didi, langkah tersebut tidak tepat di tengah berbagai persoalan kemanusiaan yang masih terjadi.
“Kalau Rp 17 triliun itu benar untuk kemanusiaan, seharusnya dikirim langsung ke korban perang. Bangun rumah sakit, selamatkan anak-anak Palestina. Jangan lewat panggung politik,” kata Didi dalam keterangan resmi, Senin (2/2).
Didi menyebut, negara seharusnya berpihak pada korban konflik, bukan ikut dalam forum internasional yang menurutnya sarat kepentingan politik elite global.
Ia menilai, perdamaian tidak lahir dari konferensi mahal, melainkan dari sikap tegas melawan ketidakadilan.
“Perdamaian sejati lahir dari keberanian moral melawan penjajahan dan menghentikan genosida,” ujarnya.
Mantan anggota Komisi XI DPR RI itu juga menyindir Board of Peace yang dinilainya berpotensi menjadi “ATM politik global”. Ia mengaku tidak rela jika uang negara digunakan hanya untuk kepentingan pencitraan internasional.
“Kalau hanya jadi ATM politik global, kami lebih memilih berdiri bersama rakyat daripada ikut tepuk tangan di ruang elite,” tegas Didi.
Ia pun menyoroti kondisi dalam negeri yang masih membutuhkan banyak anggaran, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga pertanian. Didi menilai, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan rakyat.
“Rumah sakit kekurangan alat, sekolah rusak, petani menjerit, rakyat diperas pajak. Tapi uang negara justru disetor ke forum elite internasional,” katanya.
Didi juga mengkritik sikap negara-negara Barat terkait konflik Palestina. Menurutnya, banyak forum internasional yang mengatasnamakan perdamaian, tetapi gagal menghentikan perang.
“Mereka bicara perdamaian di hotel bintang lima, sementara bom tetap jatuh di Gaza,” ujarnya.
Ia mempertanyakan anggapan bahwa reputasi internasional ditentukan oleh kepatuhan terhadap agenda elite global. “Sejak kapan martabat bangsa diukur dari besarnya setoran?” pungkas Didi.
