Intime – Politikus Partai Demokrat, Yan Harahap menanggapi pemberitaan media asing The Guardian yang menyoroti masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN) pasca pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menyebut proyek tersebut berpotensi menjadi “kota hantu”.
Menurut Yan, pemberitaan tersebut terlalu dini untuk disimpulkan demikian, mengingat pembangunan IKN masih berlangsung dan belum memasuki fase operasional penuh.
“The Guardian tidak bisa disebut berlebihan secara fakta, namun framing ghost city jelas terlalu dini. Proyek IKN masih dalam tahap pembangunan dan belum memasuki fase operasional penuh. Istilah tersebut lebih tepat disematkan pada proyek yang benar-benar terbengkalai, bukan yang tengah mengalami proses penyesuaian dan peralihan kebijakan,” kata Yan di Jakarta, Sabtu (1/11).
Yan menilai, analisis The Guardian tidak mempertimbangkan konteks politik dan fiskal Indonesia yang kini tengah berada dalam masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintahan Presiden Prabowo baru berjalan satu tahun, dan wajar jika kini sedang menata ulang prioritas serta strategi pembiayaan,” jelas Yan.
Kendati demikian, Yan memandang kritik dari The Guardian bisa menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah. Ia menilai, sorotan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat transparansi, memperjelas arah pembangunan, dan memastikan proyek IKN tidak kehilangan legitimasi publik baik di dalam negeri maupun di mata dunia.
“Baik di dalam negeri maupun di mata dunia,” imbuh Yan.
Yan juga menilai gaya pemberitaan The Guardian yang tajam dan provokatif adalah ciri khas media tersebut, terutama terhadap proyek besar di negara berkembang yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekologis besar.
“Fakta menunjukkan bahwa pembangunan IKN memang melambat pasca Jokowi lengser, anggaran negara untuk proyek tersebut turun cukup signifikan, dan target jumlah penghuni masih jauh dari rencana awal. Mundurnya sejumlah pejabat di OIKN tahun lalu juga menjadi sinyal adanya tantangan serius dalam manajemen proyek,” jelas Yan.
Ia berharap pemerintah mampu mengubah IKN dari proyek simbolik menjadi proyek yang benar-benar fungsional, inklusif, dan berkelanjutan.
“Apabila pemerintah mampu mengubah IKN dari proyek simbolik menjadi proyek fungsional, inklusif, dan berkelanjutan, maka kritik ini justru akan berbalik menjadi momentum reputasi positif bagi Indonesia,” pungkas Yan.
