Intime – Wartawan senior Edy Mulyadi menilai sikap Presiden Prabowo Subianto yang tidak merespons langsung wacana penempatan Polri di bawah kementerian merupakan pilihan politik yang disengaja.
Menurutnya, isu tersebut tidak bisa dilihat sekadar sebagai perbedaan pandangan antara Kapolri dan masyarakat sipil.
“Diamnya Presiden bukan karena tidak tahu atau ragu, melainkan sikap politik yang sadar untuk mempertahankan struktur komando Polri,” ujar Edy di Jakarta, Senin (2/2).
Edy menilai Polri memiliki posisi strategis dalam praktik kekuasaan di Indonesia. Selain sebagai penegak hukum, Polri memiliki jaringan teritorial yang luas hingga tingkat desa, menjadikannya instrumen negara yang efektif dalam mengelola stabilitas keamanan dan sosial.
Menurut Edy, kendali langsung Presiden atas Polri memberi keuntungan strategis karena tidak perlu melalui lapisan birokrasi tambahan.
“Dalam praktik politik, tambahan lapisan komando sering dipersepsikan melemahkan kontrol,” katanya.
Ia juga menyoroti peran Polri dalam politik elektoral. Dengan jaringan hingga tingkat lokal, Polri dinilai berpengaruh dalam membentuk iklim politik daerah melalui fungsi pengamanan dan penegakan aturan.
Dalam konteks itu, Edy menilai penolakan Kapolri terhadap wacana perubahan struktur tidak bisa dibaca sebagai pembangkangan.
Ia melihat sikap tersebut justru mencerminkan keselarasan pandangan antara pucuk pimpinan Polri dan Presiden.
“Ini lebih masuk akal dibaca sebagai simbiosis mutualisme antara Presiden dan Polri,” ujarnya.
Meski demikian, Edy menegaskan publik tetap berhak mendorong reformasi Polri. Namun, selama Presiden memandang Polri sebagai instrumen strategis bagi stabilitas dan efektivitas pemerintahan, perubahan struktur komando dinilai akan sulit terwujud.
