Intime – Bergabungnya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump memunculkan pro dan kontra di dalam negeri.
Sejumlah kalangan menilai Indonesia harus memastikan keikutsertaannya tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan komitmen terhadap kemanusiaan.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan Indonesia memiliki posisi strategis dalam forum tersebut dan tidak boleh sekadar menjadi pengikut kepentingan negara lain. Menurut dia, Indonesia memiliki hak untuk bersuara dan ikut menentukan arah kebijakan BoP.
“Kita bukan negara followers. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah. Kalau ada pihak yang terus melanggar, tentu ada konsekuensi yang harus dibahas bersama,” ujar Amelia dalam keterangan tertulis, Selasa (3/2).
Amelia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas BoP, terutama jika dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran kemanusiaan yang berulang tanpa mekanisme korektif yang jelas. Ia menekankan, Indonesia tidak boleh membiarkan forum internasional justru menyimpang dari tujuan awal pembentukannya.
“Kalau BoP keluar dari tujuan awalnya, maka pemerintah perlu mengevaluasi langkah-langkah yang diambil. Prinsip kita jelas, mendukung perdamaian dan menolak segala bentuk pelanggaran kemanusiaan,” kata dia.
Politikus Partai NasDem itu menambahkan, Komisi I DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan luar negeri pemerintah. Pengawasan tersebut dilakukan agar sikap Indonesia di berbagai forum internasional tetap selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Amelia juga menegaskan bahwa keberpihakan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina tidak boleh luntur. Menurut dia, komitmen tersebut justru menjadi landasan utama Indonesia bergabung dengan BoP.
“Keberpihakan Indonesia pada perdamaian Palestina tidak boleh luntur. Itu yang menjadi dasar kita bergabung ke BoP sejak awal,” ujarnya.
