spot_img

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Hari Ini, Habiburokhman: Buah Penantian Rakyat 18 Tahun

Intime – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (19/11) ini.

Menurut Habiburokhman, pengesahan regulasi tersebut merupakan momentum bersejarah karena telah dinantikan masyarakat selama belasan tahun sekaligus menjadi hasil kerja panjang Komisi III sejak September 2025.

“Insya Allah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” ujar Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11).

Dalam kesempatan tersebut, politikus Partai Gerindra ini menyampaikan apresiasi khusus kepada Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad, atas pengawalan ketat sejak tahap awal penyusunan hingga menuju pengesahan.

Habiburokhman mengungkapkan, Dasco telah menginstruksikan Komisi III untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset sejak Agustus 2025. Bahkan, Komisi III diminta tetap menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) meski DPR sedang memasuki masa reses.

“Beliau meminta kami tetap melaksanakan RDPU walau di masa reses dan beliau juga yang memimpin langsung pengambilan putusan tingkat pertama kemarin di Komisi III DPR,” kata Habiburokhman.

Sebelumnya, Komisi III DPR bersama pemerintah telah menggelar rapat pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset pada Rabu (18/11).

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Sufmi Dasco Ahmad serta dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati itu, seluruh fraksi menyatakan sepakat meneruskan draf RUU ke rapat paripurna.

Selain pimpinan DPR dan jajaran Komisi III seperti Rano Alfath dan Dede Indra Permana, rapat tingkat I tersebut juga dihadiri perwakilan pemerintah, yakni Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB.

Mewakili pemerintah, Wamenkum Eddy Hiariej menyatakan persetujuan penuh atas naskah RUU tersebut dan menilai instrumen perampasan aset sangat krusial dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya.

“Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” tutur Eddy.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini