Intime — Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menolak rencana pemerintah memindahkan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Dia menilai relokasi itu terlalu berisiko bagi kelangsungan hidup satwa langka tersebut.
Daniel mengatakan Ujung Kulon merupakan habitat asli badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Dengan populasi yang diperkirakan hanya 87–100 ekor, menurutnya, pemerintah tidak boleh gegabah mengambil keputusan terkait pemindahan satwa yang masuk kategori sangat terancam punah.
“Secara konservasi dan keberlangsungan habitat badak Jawa, banyak yang menolak tegas rencana pemindahan badak Jawa dari habitat aslinya di Ujung Kulon ke Alas Purwo. Ide ini terlalu riskan, mengingat Ujung Kulon merupakan rumah asli badak bercula satu, dan populasinya diperkirakan hanya 87–100 ekor, sedangkan IUCN mengategorikannya sangat terancam punah,” kata Daniel kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/11).
Daniel mempertanyakan kesiapan Alas Purwo menjadi habitat baru bagi badak Jawa. Dia menyebut belum ada kajian kelayakan ekologis yang dipublikasikan secara terbuka dan transparan untuk menjelaskan apakah kawasan tersebut benar-benar sesuai bagi satwa itu.
Dia juga menyoroti belum pernah ditemukannya jejak badak Jawa di Alas Purwo. Menurutnya, pemerintah harus mengkaji kemungkinan ancaman dari satwa yang sudah lebih dahulu hidup di kawasan tersebut.
“Publik belum melihat kajian kelayakan ekologis Alas Purwo yang dibuka secara ilmiah dan transparan. Di Alas Purwo juga belum pernah ditemukan jejak badak bercula satu. Selain itu, perlu dikaji potensi ancaman dari satwa yang sudah lebih dahulu hidup di kawasan tersebut terhadap badak Jawa yang akan didatangkan. Ini bisa sangat berbahaya,” ujarnya.
Politikus PKB itu juga mengingatkan adanya pengalaman kematian badak dalam proses pemindahan ke kawasan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA). Padahal, pemindahan tersebut masih berlangsung dalam satu ekosistem.
Karena itu, dia menilai risiko pemindahan dari Banten ke Jawa Timur bisa lebih besar. Terlebih, kedua kawasan memiliki karakteristik iklim dan ekosistem yang berbeda.
Daniel menjelaskan badak Jawa membutuhkan lingkungan lembap, sumber air, dan kubangan lumpur untuk menjaga kondisi tubuhnya. Sementara itu, sejumlah kawasan di Alas Purwo memiliki karakter relatif kering, panas, dan terbuka. Kondisi tersebut berbeda dengan Ujung Kulon yang cenderung lembap, teduh, dan basah.
Penolakan terhadap rencana relokasi juga disebut datang dari sejumlah unsur masyarakat Pandeglang. Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi disebut ikut menyampaikan keberatan dan mengingatkan risiko kegagalan pemindahan lintas provinsi.
Organisasi mahasiswa di Pandeglang juga mendesak pemerintah membuka kajian kelayakan ekologis Alas Purwo. Penolakan turut disuarakan Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon, serta sejumlah perangkat desa, yakni Kepala Desa Tamanjaya Ade Sultonih dan Sekretaris Desa Tunggaljaya Andi Suandi.
“Mereka yang hidup berdampingan dengan badak inilah yang paling memahami nilai dan risikonya,” kata Daniel.
Daniel meminta pemerintah mengutamakan penguatan patroli, perlindungan habitat, dan optimalisasi pengelolaan JRSCA ketimbang memindahkan badak Jawa ke kawasan lain.
Dia menegaskan pemerintah harus mendengarkan aspirasi masyarakat dan memastikan kebijakan konservasi tidak justru membahayakan kelangsungan hidup satwa tersebut.
“Badak memang tidak bisa bersuara membela haknya. Tapi kita semua bisa menyuarakan sebelum terlambat,” pungkasnya.


