Intime – Wartawan senior Edy Mulyadi menilai polemik yang melibatkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak dapat dibaca sebagai peristiwa tunggal atau konflik personal.
Menurut dia, dinamika tersebut merupakan bagian dari relasi simbiosis kekuasaan antara Presiden Prabowo Subianto, Kapolri, dan institusi Polri.
Dalam pandangannya, relasi antara Presiden dan Polri bersifat saling menguntungkan. Bagi Presiden, Polri merupakan instrumen negara yang memiliki jaringan paling luas hingga ke tingkat desa.
Kendali langsung atas Polri memberi keuntungan strategis dalam menjaga stabilitas, membaca dinamika lokal, serta merespons potensi gangguan secara cepat.
Sebaliknya, bagi Polri, posisi langsung di bawah Presiden memberikan jaminan institusional. Upaya untuk menempatkan Polri di bawah kementerian tertentu dinilai dapat diredam, sehingga struktur dan kewenangan institusi tetap terjaga.
“Ini simbiosis klasik. Presiden memperoleh alat kendali, Polri memperoleh perlindungan struktural,” kata Edy.
Di dalam relasi tersebut, Edy melihat adanya simbiosis yang lebih personal antara Presiden Prabowo dan Kapolri Listyo Sigit. Kapolri, menurut dia, berperan sebagai wajah dan tameng institusi dalam menghadapi isu-isu sensitif yang berpotensi menekan Presiden secara langsung.
Edy menilai Listyo Sigit kerap diposisikan sebagai figur yang menyerap kemarahan publik. Kritik tajam, tuduhan pelanggaran konstitusi, hingga desakan pencopotan diarahkan kepadanya, bukan kepada Presiden. Namun, posisi tersebut dinilai bukan tanpa kalkulasi politik.
Menurut Edy, sulit membayangkan seorang Kapolri memainkan peran berisiko tanpa adanya jaminan politik.
Bentuk kompensasi tidak selalu bersifat terbuka, melainkan hadir dalam perlindungan posisi, penguatan kepercayaan Presiden, serta jaminan keselamatan politik pasca-jabatan.
“Dalam politik, korban tidak selalu kehilangan. Kadang ia menukar citra dengan jaminan,” ujar Edy.
