Intime – Ekonom Konstitusi Defiyan Cori mengkritik keras wacana penambahan jumlah wakil presiden (wapres) menjadi tiga orang yang dilontarkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin.
Menurutnya, di tengah kebijakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah seharusnya mengutamakan rasionalitas serta menahan penambahan kelembagaan baru.
Defiyan menilai wacana penambahan kursi wapres tidak relevan dengan kondisi fiskal negara saat ini, mengingat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Oktober 2026 tercatat mencapai Rp 379,3 triliun atau setara 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Penambahan jumlah Wakil Presiden (Wapres) adalah sesuatu yang absurd dan logika tak waras, di tengah defisit APBN Oktober 2026 tercatat Rp379,3 triliun atau setara 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” ujar Defiyan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11).
Ia berpandangan bahwa kebijakan tersebut bukanlah prioritas maupun kebutuhan mendesak bagi pembangunan nasional. Sebaliknya, penambahan jabatan tinggi negara hanya akan membebani anggaran belanja pegawai dan pejabat negara.
“Yang akan terjadi adalah alokasi belanja pegawai dan pejabat negara/pemerintah semakin membengkak,” tegasnya.
Menurut Defiyan, dampak ekonomi dari langkah tersebut justru akan memperlebar defisit APBN tanpa memberikan efek dorong bagi perekonomian masyarakat kecil. Ia menilai perputaran anggaran hanya akan terkonsentrasi pada kelompok elite dan segelintir korporasi.
Selain itu, tanpa penambahan posisi wapres pun, defisit APBN hingga akhir tahun 2026 diproyeksikan berpotensi menyentuh angka 2,9 persen terhadap PDB. Jika melewati ambang batas maksimal 3 persen, kondisi tersebut dinilai melanggar aturan konstitusional keuangan negara.
Defiyan menyarankan pemerintah lebih fokus pada kebijakan redistribusi aset melalui reformasi Bank Indonesia dan perbankan umum guna mengatasi ketimpangan struktural serta mendorong penciptaan lapangan kerja, alih-alih menambah struktur kekuasaan.
Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin pada Jumat (20/11) mengusulkan agar desain kepemimpinan nasional ke depan mempertimbangkan aspek kewilayahan dan keadilan politik. Mengingat luasnya wilayah geografis Indonesia dengan tantangan berbeda di kawasan Barat, Tengah, dan Timur, DPD RI mengusulkan opsi memiliki maksimal tiga wakil presiden.
Sultan menjelaskan, usulan tersebut dimaksudkan agar tugas presiden yang kompleks dapat terbantu dan para wakil presiden nantinya dapat berkantor langsung di Papua, Kalimantan, serta Sumatera untuk mengawal program pembangunan daerah.


