Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester I-2023 surplus mencapai Rp152,3 triliun. Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.
“APBN 2023 semester I surplus Rp152,3 triliun, keseimbangan primer surplus Rp368,2 triliun. Ini hasil positif yang sangat baik,” beber Sri Mulyani dikutip dari akun Instagram resmi @smindrawati, Selasa (4/7).
Dia menerangkan, pendapatan negara pada semester I-2023 tercatat Rp1.407,9 triliun atau setara dengan 57,2% dari total target APBN 2023. Nilai tersebut tumbuh sebesar 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Kemudian, penerimaan pajak mencapai Rp970,2 triliun atau setara 56,5% dari target. Capaian tersebut tumbuh 9,9% yoy dan ditopang oleh Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang tumbuh 26,2 persen yoy dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri yang tumbuh 19,5 persen yoy.
“Ekonomi kita masih tumbuh cukup baik,” ujar Sri Mulyani.
Penerimaan bea cukai tercatat sebesar Rp135,4 triliun, terkontraksi sebesar 18,8%. Namun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 5,5% yoy mencapai Rp302,1 triliun atau setara 68,5% dari target.
Pertumbuhan PNBP terutama berasal dari komoditas nonmigas yang tumbuh 94,7% yoy dan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tumbuh 19,4% yoy.
Meski mencatatkan kinerja yang baik, namun Bendahara Negara mengatakan pelemahan harga komoditas perlu diwaspadai.
Lalu, belanja negara tercatat sebesar Rp1.254,7 triliun atau 41,0% dari target, tumbuh 0,9% yoy. Perolehan belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp891,6 triliun atau tumbuh 1,6%.
Dari nilai tersebut, 55,2% dinikmati langsung oleh masyarakat dalam bentuk bantuan sosial hingga subsidi listrik, bahan bakar minyak (BBM) LPG 3 kilogram, beasiswa anak-anak tak mampu, serta BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin.
Di luar yang disalurkan langsung ke masyarakat, belanja negara juga digunakan untuk belanja prioritas nasional, seperti persiapan Pemilu 2024, belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta pembangunan infrastruktur dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Adapun, belanja transfer ke daerah digunakan untuk mendukung pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan. Selain itu, untuk pembangunan empat daerah otonom baru (DOB) Papua.
Menkeu mengungkapkan, APBN juga memberikan insentif fiskal untuk 62 daerah tertinggal dan penurunan inflasi daerah serta memberantas kemiskinan ekstrem dengan Dana Desa yang difokuskan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan perbaikan tata kelola di desa.
“APBN 2023 terus bekerja keras melindungi rakyat dan ekonomi. APBN juga makin sehat dan sustainable. Itu prestasi yang tidak mudah pada saat banyak negara mengalami krisis ekonomi dan kesulitan keuangan negara atau utang,” ujar Sri Mulyani.
