Intime – Pemerhati Sosial dan Kebangsaan Sugiyanto (SGY)–Emik menilai Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo.
Evaluasi tersebut, menurut dia, harus mencakup opsi rotasi atau pergantian jabatan, mengingat Syafrin telah menjabat sejak 8 Juli 2019 atau lebih dari enam setengah tahun tanpa penyegaran.
Sugiyanto menilai masa jabatan tersebut tergolong sangat panjang untuk posisi teknis strategis seperti Kadishub. Bahkan, durasinya telah melampaui masa jabatan gubernur yang dipilih rakyat selama lima tahun.
“Jabatan strategis seperti ini membutuhkan ruang evaluasi dan penyegaran agar inovasi dan pembaruan kebijakan bisa berjalan,” ujar Sugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (13/12).
Ia menyoroti kegagalan implementasi Electronic Road Pricing (ERP) sebagai contoh konkret stagnasi kinerja Dishub DKI Jakarta. Menurut Sugiyanto, selama kepemimpinan Syafrin, kebijakan ERP yang dinilai paling adil dan rasional dibandingkan sistem ganjil-genap belum juga terealisasi.
Padahal, lanjut dia, ERP berpotensi menjadi instrumen efektif pengendalian lalu lintas sekaligus meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung transportasi umum.
“Ketiadaan ERP berkontribusi langsung pada makin parahnya kemacetan Jakarta, terutama pada jam sibuk. Tidak ada lagi ruang untuk alasan yang berulang,” tegasnya. Sugiyanto mencatat, hingga April 2025 jumlah kendaraan bermotor di Jakarta telah melampaui 10 juta unit, sementara kapasitas jalan relatif stagnan.
Ia menambahkan, dalih ketiadaan regulasi sudah tidak relevan. Gagasan ERP telah dibahas sejak awal 2000-an dan bahkan sempat masuk tahap lelang pada 2018 sebelum akhirnya dibatalkan pada 2019, tahun pertama Syafrin menjabat sebagai Kadishub.
Menurut Sugiyanto, apa pun persoalan hukum dan administrasi yang muncul, Dishub tetap berkewajiban memastikan proyek strategis tersebut berjalan.
Sugiyanto juga menyinggung besarnya anggaran Dishub DKI Jakarta yang pada 2025 mencapai Rp 7,61 triliun.
Dengan total anggaran selama enam setengah tahun yang diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah, ia menilai wajar jika publik menuntut transparansi dan akuntabilitas, termasuk melalui audit khusus oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Lebih jauh, Sugiyanto menekankan pentingnya rotasi pejabat sebagai bagian dari sistem merit ASN. Rotasi dinilai dapat mencegah stagnasi kebijakan, meningkatkan profesionalisme, dan membuka ruang inovasi.
“Jika tidak ada langkah tegas, stagnasi akan berlanjut, ERP makin mandek, dan kemacetan Jakarta semakin parah. Ini jelas merugikan masyarakat,” pungkasnya.
