Intime – Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Eka Widodo mengungkapkan, sejumlah kalangan Generasi Z (Gen Z) masih menyampaikan kekecewaan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Eka, yang akrab disapa Edo, mengatakan aspirasi tersebut disampaikan anak-anak muda kepadanya dalam sejumlah pertemuan dan diskusi. Mereka, menurut dia, meminta Gibran secara sukarela mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
“Teman-teman Gen Z masih terus menemui saya dan menyampaikan kasus yang menimpa Gibran,” kata Edo kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (7/11).
Edo menyebut ada tiga persoalan yang menjadi dasar tuntutan tersebut. Pertama, polemik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden.
Putusan tersebut menjadi sorotan karena membuka peluang bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Kedua, Edo menyebut Gen Z menyoroti pertimbangan dalam putusan MK terkait persoalan ijazah Gibran. Ketiga, mereka mempertanyakan dokumen pendidikan Gibran setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan yang disebut tidak sah dan batal demi hukum.
Menurut Edo, ketiga persoalan itu masih menjadi perhatian anak-anak muda dan memunculkan pertanyaan mengenai kelayakan Gibran melanjutkan tugas sebagai wakil presiden.
“Atas tiga persoalan itu, teman-teman Gen Z menilai Gibran sudah tidak layak lagi memimpin negeri ini. Karena itu, mereka meminta Gibran dengan legowo mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden,” ujarnya.
Edo mengatakan, apabila Gibran tidak bersedia mundur secara sukarela, sejumlah anak muda tersebut meminta DPR dan MPR mengambil langkah konstitusional untuk memproses pemakzulan.
Meski demikian, dia menegaskan bahwa harapan utama yang disampaikan kepadanya adalah Gibran bersedia mengundurkan diri atas kesadaran sendiri.
“Mereka tetap berharap Gibran mau mundur dengan kesadaran sendiri. Dengan begitu, persoalan yang selama ini menjadi polemik bisa lebih cepat diselesaikan dan tidak terus membebani kehidupan politik nasional,” kata Edo.
