Intime – Fasilitas transportasi umum di Jakarta menjadi sasaran amuk massa saat aksi demontrasi pada pada pekan lalu. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mencatat, kerugian akibat perusakan ini mencapai puluhan miliar rupiah.
“kerugian akibat kerusakan infrastruktur MRT Jakarta sebesar Rp 3,3 miliar, kemudian Transjakarta sekitar Rp 41,6 miliar,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, usai rapat Forkopimda bersama Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/9).
Bukan hanya itu saja, Pramono juga melaporkan kerusakan 58 unit CCTV di Jakarta. Kerugian mencapai Rp 5,5 miliar.
“Sehingga total kerusakan ada Rp 55 miliar,” jelas Pram.
Selain itu, Pramono mengungkapkan Pemprov DKI juga mengeluarkan dana sebesar Rp 18 miliar untuk program tarif gratis layanan Transjakarta dan MRT selama satu pekan, mulai 31 Agustus hingga 7 September 2025.
Dia mengatakan terdapat 22 halte Transjakarta, baik Bus Rapid Transit (BRT/jalur khusus) maupun non-BRT, ditambah satu pintu tol yang rusak imbas unjuk rasa pada pekan lalu.
Dari jumlah tersebut, enam halte Transjakarta di antaranya dibakar dan dijarah, lalu 16 halte lainnya dirusak dan dijadikan sasaran vandalisme oleh oknum tak bertanggung jawab.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sambung dia, sudah mulai memperbaiki seluruh halte yang mengalami kerusakan itu sejak Sabtu (30/8).
“Seluruh halte yang dirusak tersebut, mulai dari hari Sabtu sudah dilakukan pembersihan, dan segera akan kami lakukan perbaikan. Mudah-mudahan, baik yang rusak sedang, rusak berat, bisa kami selesaikan tanggal 8 atau 9 September 2025,” ujar Pramono.
Lebih lanjut, dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta menggunakan dana kontijensi atau dana cadangan yang disisihkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur tersebut.
“Untuk penggunaan anggaran, kami sudah meminta izin kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pendampingan. Untuk itu, yang digunakan adalah dana kontinjensi,” pungkasnya.
