Indonesia Perlu Strategi Geopolitik Kuat di Tengah Kontestasi Indo-Pasifik

Intime – Analis International Political Science Association (IPSA) Cusdiawan menilai pemahaman geopolitik dan geostrategi menjadi kunci bagi Indonesia dalam memaksimalkan potensi nasional sekaligus menjawab tantangan pembangunan dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

Menurutnya, tanpa strategi yang tepat, posisi geografis Indonesia yang sangat strategis justru tidak akan memberi dampak optimal bagi kesejahteraan nasional.

Cusdiawan mengatakan, upaya mewujudkan tujuan negara, seperti kemakmuran dan kesejahteraan, menuntut kemampuan negara membaca potensi dan hambatan secara bersamaan. Dalam konteks tersebut, pemahaman atas kompleksitas politik, pertahanan, dan keamanan menjadi prasyarat utama dalam penyusunan strategi nasional.

“Pemahaman yang memadai mengenai geopolitik dan geostrategi akan memberi sumbangan penting dalam merumuskan kebijakan negara, khususnya di tengah dinamika Indo-Pasifik,” ujar Cusdiawan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (30/12).

Menurut Cusdiawan, konsep Indo-Pasifik lahir dari pergeseran konfigurasi kekuasaan global, di mana Asia kini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kontestasi geopolitik. Kawasan ini tidak hanya penting secara geografis, tetapi juga secara geostrategis karena menjadi jalur perdagangan vital dan arena aktivitas militer negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan India.

Di sisi lain, negara-negara pesisir menghadapi tantangan non-tradisional, mulai dari perubahan iklim hingga ekstremisme. Karena itu, stabilitas dan kerja sama di Indo Pasifik dinilai sangat menentukan masa depan keamanan dan kemakmuran global.

Cusdiawan menekankan, Indonesia yang berada di persimpangan dua samudra dan dua benua memiliki posisi strategis yang harus dioptimalkan melalui visi poros maritim dunia. Namun, ia menilai visi tersebut belum sepenuhnya terimplementasi karena paradigma pembangunan masih berorientasi daratan.

Ia menilai penguatan politik luar negeri bebas aktif, sentralitas ASEAN, penegakan hukum maritim, serta peningkatan kapasitas pertahanan—khususnya Angkatan Laut menjadi prasyarat penting.

“Ke depan, diperlukan pendekatan yang lebih komparatif dan berbasis data agar visi kemaritiman benar-benar menjadi strategi pembangunan yang nyata,” pungkasnya.

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Indonesia Terkini