Senator DPD RI, Dailami Firdaus mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar bisa menuntaskan permasalahan tahunan yang dialami siswa Jakarta. Pihaknya meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk membuat Program Tebus Ijazah untuk siswa/siswi yang tidak mampu.
“Tidak boleh ada lagi siswa sekolah-sekolah swasta yang tidak mampu menebus ijazah karena tidak ada biaya,” ujar Dailami Firdaus kepada wartawan, Rabu (24/7).
Menurut Dailami, dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 yang cukup besar, yakni sebesar Rp81,71 triliun, sepatutnya Program Tebus Ijazah bisa segera terealisasi.
“Kita harus menjalankan amanah Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang di antaranya menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Dailami.
Dailami menambahkan, jika ijazah siswa/siswi tertahan, otomatis mereka tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, ataupun mencari pekerjaan.
“Padahal ijazah jadi mereka untuk melanjutkan sekolah atau mencari nafkah,” ucapnya.
Terpisah, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengaku tengah mengkaji program gratis sekolah swasta di Jakarta. Menurutnya, program ini digelar untuk menjamin seluruh anak Jakarta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
” Iya kita sedang proses itu (sekolah gratis). Mudah-mudahan akhir tahun selesai. Untuk menjamin agar wajib belajar 12 tahun itu bisa semua masyarakat Jakarta dan juga demi keadilan sosial dan tentunya dengan sekolah negeri kuotanya terbatas. Dengan seperti itu semua punya kesempatan yang sama bisa gratis,” kata Budi.
Saat ini, pihaknya mengaku masih mendiskusikan sumber dana untuk membiayai sekolah gratis tersebut. Salah satu yang dibidik adalah dana pendidikan dan bantuan sosial melalui APBD DKI Jakarta.
