Intime – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertekad menyelesaikan persoalan kebetawian. Ia pun akan mengambil alih penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) Perda terkait Lembaga Adat Betawi.
Hal tersebut merupakan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur, Pramono-Rano Karni saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 kepada Forum Betawi Rempug (FBR) dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi).
“Ketika saya dengan Kyai Lutfi (Ketua FBR), Haji Goni (Ketua Umum Forkabi), dua sahabat saya ini, meminta Masyarakat Adat Betawi diselesaikan, dibuatkan Perda, dan kemudian menjadi acuan kita bersama ke depan,” ucap Pramono dalam acara Lebaran Betawi 2025 di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (27/4).
Pramono menuturkan, dirinya telah meminta laporan mengenai sejauh mana perkembangan Perda ini. Namun, jawaban yang ia terima tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia harapkan.
Maka dari itu, Pramono memastikan bahwa Perda ini akan segera rampung. Bahkan, dia berjanji akan mengambil alih penyelesaiannya.
“Ketika saya mendapatkan laporan bahwa sampai hari ini progresnya belum seperti yang diharapkan, saya bilang, ‘Gimana ini? Wakil Gubernurnya Betawi, Sekdanya Betawi, Ketua DPRD-nya Betawi,” papar dia.
“Sudahlah, kalau memang ini tidak segera diselesaikan, saya akan ambil alih sendiri dan saya akan selesaikan, karena ini bagian dari janji saya,” lanjutnya.
Sebelumnya, Pramono Anung dan Rano Karno sempat bertemu dengan FBR pada masa kampanye Pilgub 2024 kemarin.
Dalam pertemuan tersebut, Pramono-Rano menandatangani kontrak politik dengan FBR mengenai pembentukan Lembaga Adat Betawi.
“Itu kesanggupan Mas Pram dan Bang Doel untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Betawi secara maksimal,” ujar Ketua Umum FBR Luthfi Hakim, Kamis (3/10).
“Berkaitan dengan turunan dari Undang-Undang DKI Jakarta Pasal 31 tentang Lembaga Adat Masyarakat Betawi dan pemajuan Kebudayaan Betawi,” tambahnya.
