Oleh: Usni Hasnudin, Pengampu Mata Kuliah Budaya Politik FISIP UMJ-Kaukus Muda Betawi
Intime – Frasa quo vadis “hendak ke mana engkau pergi?” biasanya kita lempar ke masa depan yang gelap. Tapi untuk Budaya Betawi hari ini, pertanyaan itu lebih tepat diarahkan ke cermin. Sebab kita hidup di era post-truth, sebuah kondisi yang oleh filsuf Lee McIntyre disebut sebagai zaman ketika fakta objektif kalah pengaruh dibanding emosi dan keyakinan pribadi dalam membentuk opini publik. Di era seperti ini, nasib kebudayaan tak lagi ditentukan di museum atau seminar, melainkan di _timeline_.
Kekhawatiran umum, post-truth akan menggerus Betawi. Gejalanya kasatmata. Ondel-ondel dicabut dari ritual tolak bala, lalu dipajang di lobi hotel sebagai properti eksotis. Bahasa Betawi dipangkas jadi “lu-gua” demi bahan ketawa 15 detik. Kampung-kampung tua diperebutkan klaim “siapa paling asli” di kolom komentar. Kebenaran kultural tampak kalah oleh kebenaran algoritma.
Tapi membaca post-truth hanya sebagai vonis mati adalah membaca setengah halaman. Di lapisan yang lebih dalam, era ini justru jadi ujian daya lentur. Dan sejauh ini, Betawi menunjukkan tiga kemampuan menyikapi, mengantisipasi, mengembangkan.
Menyikapi, ketika ondel-ondel dikomodifikasi mal, sanggar-sanggar di Jagakarsa dan Ciganjur tidak membuat petisi. Mereka membuat konten. TikTok diisi penjelasan ini bukan hiasan, ini perisai kampung yang dulu dipikul keliling buat mengusir wabah dan roh jahat. Narasi dilawan dengan narasi. Post-truth tidak dihadapi dengan makian, tapi dengan counter-story yang lebih lincah dan enak ditonton.
Mengantisipasi, reduksi bahasa jadi bahan stand-up tidak dibiarkan. Anak-anak muda membuka kelas ngomong Betawi. Kamus digital Betawi–Indonesia disusun komunitas, bukan proyek dinas. Distorsi dijawab dengan dokumentasi. Jika kebenaran dikaburkan, tulis ulang versimu sendiri sebelum orang lain menuliskan untukmu.
Mengembangkan, kerak telor tidak berakhir di pinggir jalan. Ia naik kelas ke kafe, jadi brand UMKM, masuk kurasi festival. Bir pletok dijual dingin dalam botol kaca, tapi cerita penghangat badannya tetap ditempel di label. Pasar memaksa tradisi untuk bisa “berjualan”. Dan Betawi menurut—tanpa kehilangan bètet.
Itu sisi terang. Dan mudah sekali kita mabuk olehnya. Gampang menunjuk beberapa konten viral, lalu menyimpulkan “budaya aman”. Padahal ada sisi gelap yang lebih menentukan semua kemampuan itu lumpuh ketika masyarakatnya terjebak perilaku pragmatis.
Pragmatis di sini bukan cerdik. Bukan strategi. Tapi menyerah dengan dalih realistis. Ketika tanah warisan dijual karena NJOP menggila dan warung tak sanggup menutup kontrakan, ketika ondel-ondel disewakan tanpa ritual “yang penting laku”, ketika kerak telor di-franchise kan tapi resep dan filosofi musim pacekliknya dipangkas demi margin di titik itulah daya lentur berubah jadi daya hancur.
Persis seperti yang diingatkan sejarawan Eric Hobsbawm tradisi bisa “diciptakan ulang” untuk kepentingan masa kini, tapi ia rawan kehilangan fungsi sosial aslinya begitu tercerabut dari komunitas yang menghidupinya.
Menyikapi berubah jadi menempel. Mengantisipasi berubah jadi meniru apa yang laku kemarin. Mengembangkan berubah jadi menjual sepotong-sepotong. Budaya tidak lagi dirundingkan di ruang publik. Ia dilelang di pasar.
Motifnya satu dan manusiawi ketahanan hidup. Tapi akibatnya struktural adat istiadat dipreteli sampai tinggal bungkus, tradisi dicabut dari tanahnya, akar budaya mengering karena tak ada lagi yang menyiram makna.
Post-truth hanya akselerator. Ia mempercepat yang memang sudah rapuh. Ketika warga Betawi harus memilih antara mempertahankan _pantun palang pintu_ atau membayar uang sekolah anak, kita tahu siapa yang menang. Ketika sanggar bubar karena lahannya kalah oleh mini market dan parkiran, kita tahu siapa yang kalah. Algoritma tidak membunuh sanggar. Ketimpangan dan absennya proteksi yang membunuh.
Masalahnya bukan “Betawi tidak adaptif”. Sejarah membuktikan sebaliknya. Betawi lahir dari kawin-campur Melayu, Sunda, Jawa, Arab, Tionghoa, Belanda. Ia besar dari pergaulan, bukan dari pemurnian. Masalahnya ada pada syarat adaptasi itu. Lentur mensyaratkan kaki masih menjejak tanah. Kalau tanahnya dijual, kalau kampungnya digusur, mau lentur seperti apa pun, tubuh tetap jatuh. Kosmopolitan tanpa ruang hidup hanya jadi jargon.
Di sinilah quo vadis menjadi gugatan, bukan renungan. Ke mana Betawi hendak pergi bergantung pada satu pembeda yang tipis tapi fatal apakah kita masih sanggup membedakan “bertahan hidup dengan budaya” dan “bertahan hidup dengan menjual budaya”. Yang pertama menyelamatkan akar karena budaya jadi strategi. Yang kedua memajang akar yang sudah mati di dalam pot karena budaya tinggal artefak.
Tugasnya karena itu tidak cukup di tangan “orang Betawi” saja. Daya lentur kultural butuh ekosistem kebijakan tata ruang yang melindungi kampung, insentif bagi sanggar, kurikulum yang tidak meminggirkan bahasa ibu, pasar yang memberi harga pada proses bukan cuma pada kemasan. Tanpa itu, kita hanya memuji kreativitas sambil membiarkan tanahnya hilang.
Post-truth tidak membunuh Budaya Betawi. Ia hanya membuka panggung. Di panggung itu, Betawi bisa menari atau tergelincir. Yang menentukan bukan viral atau tidaknya sebuah konten, melainkan masih ada atau tidaknya kampung tempat konten itu berpijak.
Ironisnya, era yang dituduh membunuh kebenaran justru memaksa Betawi membuktikan satu kebenaran paling dasar budaya hidup kalau manusianya hidup, dan manusia hidup kalau punya tanah, punya kerja, punya harga diri. Pragmatisme yang putus asa akan selalu mengalahkan estetika. Dan itu bukan salah TikTok. Itu salah kita yang membiarkan kota tumbuh tanpa memberi ruang bagi ingatan.
Jadi quo vadis Budaya Betawi? Ia tidak sedang pergi atau pulang. Ia sedang menunggu keputusan mau kita rawat sebagai tubuh yang hidup, atau kita awetkan sebagai mayat yang elok di etalase.
