Kenaikan harga plastik di dalam negeri semakin terasa di tengah-tengah masyarakat. Lonjakan ini akibat perang di Timur Tengah sehingga ada tekanan global dan tingginya ketergantungan pada bahan baku impor.
Asosiasi Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), mengatakan, diversifikasi bahan baku menjadi langkah penting untuk meredam dampak ketidakpastian global.
Sekretaris Jenderal Inaplas, Fajar Budiono, mengungkapkan struktur industri plastik nasional masih sangat bergantung pada impor sehingga rentan terhadap gejolak eksternal.
“Kebutuhan 3 juta ton per tahun dan 100% impor. Bahan baku plastik seperti PE (polyethylene), PP (polypropylene), PET (polyethylene terephthalate), PS (polystyrene), dan PVC (polyvinyl chloride) dan lainnya sekitar 8 juta ton, dengan 50% masih impor,” katanya dilansir dari Antara, Selasa (7/4).
Menurut dia, gangguan distribusi dalam skala kecil sekalipun dapat langsung memengaruhi rantai produksi. Karena itu, pelaku industri mulai membuka opsi penggunaan bahan baku alternatif untuk menjaga stabilitas pasokan.
“Nol persen bea masuk LPG sebagai bahan baku alternatif, pasokan gas,” kata Fajar.
Selain itu, komunikasi dengan negara-negara alternatif juga mulai dilakukan untuk memperluas sumber pasokan, meskipun menghadapi tantangan dari sisi waktu pengiriman.
“Sudah mulai komunikasi dengan Asia Tengah, Afrika, dan Amerika. Yang jelas lead time lebih lama, paling cepat sekitar 50 hari. Semua negara sedang berusaha untuk mengamankan feedstock,” jelasnya.
Pada sisi lain, Center of Reform on Economics menilai tekanan yang terjadi berpotensi tidak hanya bersifat sementara. Strategic Research Manager Core, Yusuf Rendy Manilet, menyebut durasi konflik global menjadi faktor kunci dalam menentukan dampaknya terhadap ekonomi.
“Kalau kita melihat konflik Timur Tengah ini dalam kerangka skenario, kuncinya sebenarnya ada pada durasi. Selama konflik masih berkaitan dengan tujuan strategis seperti tekanan politik atau perubahan rezim, maka kecil kemungkinan selesai dalam waktu cepat.
Artinya, yang kita hadapi bukan lagi sekadar gejolak jangka pendek, tetapi tekanan yang bisa berubah menjadi lebih struktural,” ujarnya.
Menurut Yusuf, pemerintah masih memiliki ruang untuk merespons dalam jangka pendek melalui kebijakan yang fleksibel, namun tantangan akan semakin besar jika konflik berlangsung lebih lama.
“Dalam jangka pendek, yang paling mendesak adalah insentif fiskal yang targeted, seperti subsidi energi untuk industri kecil dan menengah yang paling rentan, insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam efisiensi energi, serta akses pembiayaan yang lebih longgar agar arus kas tetap terjaga,” jelas Yusuf.
Ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam kebijakan impor energi agar tidak berdampak negatif terhadap sektor hulu domestik. Dalam jangka panjang, menurutnya, ketergantungan terhadap impor bahan baku harus dikurangi melalui penguatan industri dalam negeri.
“Pengembangan petrokimia berbasis gas domestik, hilirisasi sawit ke oleokimia, serta pemanfaatan mineral untuk industri kimia lanjutan menjadi kunci. Di saat yang sama, pembangunan kawasan industri yang terintegrasi juga penting agar tercipta efisiensi dan daya saing yang lebih kuat dibanding produk impor,” pungkasnya.
