Intime – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) 20 persen dari APBN dan sisanya menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan investasi langsung.
Hal tersebut diungkap oleh Presiden Jokowi pada peresmian Nasdem Tower yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa. Presiden menjelaskan sebanyak 20 persen anggaran dari APBN tersebut ditujukan untuk membangun kawasan inti pemerintahan, seperti Istana Kepresidenan dan gedung-gedung kementerian/lembaga.
“Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggarannya dari mana? untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian memang itu semua dari APBN, perkiraan kita adalah 20 persen dari total anggaran yang dibutuhkan. Sehingga yang 80 persen adalah baik KPBU, baik PPP (Public-Private Partnership), maupun dari investasi langsung oleh investor,” kata Presiden Jokowi.
Lebih lanjut Presiden menjelaskan total luas lahan IKN mencapai 256 ribu hektare, namun sebanyak 200 ribu hektare dari total luas lahan tersebut akan dibiarkan sebagai hutan hijau.
Presiden Jokowi juga menegaskan tujuan pemindahan IKN ini untuk pemerataan akses infrastruktur, manfaat ekonomi, dan keadilan sosial di Indonesia.
“Perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, ekonomi, dan juga keadilan sosial,” tegas Jokowi.
Diketahui IKN ke Pulau Kalimantan telah memiliki payung hukum berupa UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Rancangan UU IKN ini telah disetujui pada Sidang Paripurna DPR 18 Januari 2022 untuk disahkan menjadi UU IKN, dan kemudian telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 15 Februari 2022.
