Eks Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sidarto Dhanusubroto menanggapi cawe-cawe Jokowi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Sidarto mengatakan, seharusnya di Pilkada 2024, Jokowi bertindak sebagai negarawan, bukan malah menjadi juru kampanye.
“Soal Jokowi, kebetulan saya dua periode jadi Wantimpres, saya dekat, mulai dia dari walikota, gubernur, jadi presiden, saya sangat dekat. Tapi enam bulan ini saya kecewa sekali dengan Mulyono. Tulis, enggak apa-apa. Kecewa sekali,” kata Sidarto di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (25/11).
Menurut Sidarto, Jokowi dibesarkan oleh “orang tuanya” yakni, PDI Perjuangan (PDIP), mulai dari pengusaha kayu, wali kota, gubernur, hingga presiden dua periode. Tapi sekarang, Jokowi justru berusaha menghancurkan “orangtuanya”.
“Baik tidak itu? Sangat tidak baik. Kalau dia pensiun, seharusnya dia seorang sosok negarawan. Bukan memihak, justru lawan politik dari PDIP. Dia melawan “orangtua” yang membesarkan dia. Sangat tidak baik,” tegas Sidarto.
“Saya dekat dengan beliau, dalam six month terakhir, saya kecewa sekali dengan dia dukung Ahmad Luthfi,” tuturnya.
Terkait netralitas TNI-Polri di Pilkada 2024 Sidarto mengatakan, memahami demokrasi di Indonesia adalah cukup dengan istilah NPWP. Yakni kependekan dari “Nomor Piro, Wani Piro”. Atau artinya “Nomor berapa, Berani Bayar Berapa”.
“Bagi saya, demokrasi di Indonesia itu masih NPWP, Nomor Piro Wani Piro, jadi apa saja. Jadi kepala daerah, anggota dewan, jadi apa saja itu semua dengan uang,” pungkasnya
