Intime – Penanganan kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar. Bareskrim Polri kini tengah menyelidiki kemungkinan adanya pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah di balik tindakan penyadapan tersebut.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan perkembangan penyidikan itu saat rapat bersama Komisi III DPR, Kamis (12/11). Ia menyebut Polri tidak hanya menangani dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, tetapi juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan makar.
Dalam laporan tersebut, penyidik mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam tindakan yang dilakukan secara bersama-sama maupun melalui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
”Atas dasar tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan dan/atau ada tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah,” terang Suyudi.
Menurut dia, dugaan perbuatan atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih membutuhkan pendalaman. Polri harus memastikan seluruh unsur pidana melalui proses hukum dan pembuktian yang berlaku.
Suyudi menegaskan, temuan dalam perkara penyadapan dan akses ilegal tidak bisa serta-merta dijadikan kesimpulan bahwa tindak pidana makar telah terjadi.
”Karena itu, temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar,” imbuhnya.
Untuk mengungkap kemungkinan adanya unsur makar, penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan. Penyidik juga memeriksa personel yang diduga mengetahui tindakan tersebut serta mendalami tugas dan tindakan masing-masing pihak.
Perkembangan ini menjadi babak baru dalam perkara yang turut menyeret nama sejumlah petinggi Polri. Sejauh ini, empat jenderal polisi disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan atau akses ilegal, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Satu per satu pihak yang disebut dalam perkara tersebut juga menjalani proses pemeriksaan etik. Bahkan, Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi Polri.
Pada Selasa (10/11), Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Ahrie Sonta. Dalam putusannya, Ahrie dinyatakan melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi pemecatan tidak dengan hormat. Namun, yang bersangkutan mengajukan banding.
