Intime – Pemerhati Sosial dan Kebangsaan, Sugiyanto (SGY)-Emik menilai persoalan kemacetan Jakarta semakin memburuk meski Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta kerap menyampaikan data penurunan peringkat kemacetan berdasarkan rilis TomTom Traffic Index 2024.
SGY menyoroti masa jabatan Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, yang telah berlangsung selama enam tahun lima bulan sejak dilantik pada 8 Juli 2019, sebagai periode yang cukup panjang namun belum menunjukkan perbaikan signifikan di lapangan.
“Bagi masyarakat Jakarta, kemacetan bukan sekadar cerita fiksi, melainkan kenyataan pahit yang mereka hadapi setiap hari. Publik ingin melihat langkah konkret, bukan sekadar data yang tampak menggembirakan,” ujar SGY dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/12).
Ia menilai penurunan peringkat kemacetan secara global tidak sejalan dengan fakta meningkatnya waktu tempuh harian di jalanan Jakarta.
TomTom Traffic Index 2024 mencatat waktu perjalanan 10 kilometer mencapai 25 menit 31 detik, lebih lambat dibandingkan 23 menit 20 detik pada 2023 dan 22 menit 40 detik pada 2022. Pada jam sibuk, durasi itu bahkan bisa meningkat sampai 30–33 menit.
SGY juga mengutip laporan INRIX 2024 Global Traffic Scorecard yang menempatkan Jakarta sebagai kota termacet ke-7 di dunia, naik dari posisi ke-10 pada tahun sebelumnya.
“Ini menunjukkan bahwa kondisi kemacetan makin berat. Dampaknya bukan hanya pada waktu, tapi juga polusi, stres, dan kerugian ekonomi hingga Rp65–100 triliun per tahun,” tegasnya.
Ia menilai belum diterapkannya Electronic Road Pricing (ERP) serta lemahnya manajemen lalu lintas menunjukkan kebijakan Dishub DKI belum berjalan optimal. Karena itu, SGY menilai evaluasi menyeluruh, termasuk rotasi jabatan Kadishub DKI, menjadi langkah logis agar terjadi penyegaran.
“Setelah 6,5 tahun, wajar apabila Pemprov DKI melakukan rotasi. Ini menjadi masukan bagi Gubernur Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur Rano Karno,” ujarnya.
SGY menegaskan, rotasi juga bisa membuka peluang pengembangan karier Syafrin di posisi eselon II lainnya di Pemprov DKI Jakarta.
