Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 belum fokus menuntaskan persoalan-persoalan krusial di Jakarta.
Untuk itu, dalam Musrenbang RKPD tahun 2025 dan RPJPD tahun 2025-2045 ia meminta Pemprov DKI Jakarta menyisir kembali kegiatan dan menetapkan berdasarkan skala prioritas. Sehingga APBD DKI Jakarta berkualitas.
“Karena ini Jakarta PAD-nya lumayan, APBD-nya besar, tapi tidak pernah fokus merawat Jakarta,” kata Prasetyo pada pembukaan Musrenbang di Balai Kota, Jakarta Pusat, yang dikutip Rabu (24/4).
Pras sapaan karibnya mengaku telah memonitor pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan hingga pemerintah kota. Ia melihat masih banyak program kerja normatif yang masih masuk dalam program kegiatan anggaran.
“Jadi Pak walikota, camat, lurah semua kalau Musrenbang itu betul-betul kritis. Dasar saya berbicara ini karena saya mengerti, saya ke lapangan,” ungkapnya.
Demi tercapainya Jakarta sebagai kota global dan pemerintahan yang siap menghadapi tantangan perubahan setelah tak lagi menjadi Ibukota Negara, Pras mendorong Pemprov DKI membuat trobosan kerja.
“Terus terang saja, nanti dalam rapat Badan Anggaran saya akan jalankan fungsi pengawasan saya. Karena bukan apa-apa, di Jakarta masih ada pemukiman kumuh satu kilometer dari Istana Negara namanya Johar dan Tanah tinggi. Mana pemerintah daerah, yang malu bukan Pak Gubernur tok loh. Ada saya juga di sini,” ujar Pras.
