Intime – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra menyampaikan kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/2).
Dalam rapat tersebut, DPR menegaskan dukungannya terhadap penguatan peran PPATK dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional.
Dede Indra menyatakan Komisi III DPR RI menerima penjelasan laporan kinerja PPATK Tahun 2025 sekaligus mendukung Rencana Kerja PPATK Tahun 2026. Dukungan tersebut diberikan dalam rangka penguatan integritas sistem keuangan nasional, implementasi strategi untuk memperkuat posisi Indonesia di mata dunia, serta peningkatan efektivitas rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).
“Komisi III DPR RI mendukung langkah PPATK untuk memastikan rezim APU PPT dan PPSPM berjalan secara terintegrasi dan inklusif,” ujar Dede.
Selain itu, Komisi III DPR juga mendorong peningkatan pemanfaatan produk intelijen keuangan PPATK di seluruh program pemerintah. Menurut Dede, sinergi lintas sektor menjadi kunci penting dalam memperkuat penegakan hukum dan memaksimalkan pemulihan kerugian negara.
DPR juga meminta PPATK meningkatkan kualitas produk intelijen keuangan, khususnya dalam mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan green financial crime (GFC), kebocoran penerimaan negara, serta aktivitas yang berdampak pada perekonomian dan keuangan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Dede Indra menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum akan memanggil PPATK untuk pembahasan khusus. Fokus pembahasan tersebut adalah transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang sumber daya alam dan penerimaan negara.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran PPATK sebagai garda depan dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan keuangan di Indonesia.
