spot_img

Komisi III DPR Setuju RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna

Intime — Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR. RUU tersebut akan memasuki pembicaraan tingkat II sebelum diputuskan untuk disahkan menjadi undang-undang.

Persetujuan diambil dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco meminta persetujuan peserta rapat agar naskah RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna terdekat.

“Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?” kata Dasco. Peserta rapat menjawab setuju.

Sebelum keputusan diambil, masing-masing fraksi partai politik menyampaikan pandangan mini fraksi. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga melaporkan hasil pembahasan RUU. Dari pemerintah, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej turut menyampaikan pandangan.

Habiburokhman mengatakan ada 10 pokok pembahasan dalam RUU tersebut. Salah satunya mengatur tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan berdampak terhadap banyak orang.

Dia mencontohkan kasus investasi bodong hingga perdagangan saham bodong yang menyebabkan banyak masyarakat menjadi korban.

“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” ujar Habiburokhman.

RUU itu juga menegaskan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya tetap berlaku. Termasuk di dalamnya ancaman pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, rancangan aturan tersebut mengatur pengelolaan aset terkait tindak pidana oleh badan yang berkompeten. Pengelolaan aset harus dilakukan secara profesional dan akuntabel.

Tugas pengelolaan mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Habiburokhman bersyukur pembahasan tingkat pertama RUU tersebut telah rampung. Dia berharap aturan itu dapat mendukung efektivitas penegakan hukum dan sistem peradilan pidana.

“Syukur Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita,” ucapnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini