DPRD DKI Jakarta memandang perlunya intervensi pemerintah dalam upaya menyejahterakan pengrajin batik Betawi. Para pengrajin batik merupakan kelompok masyarakat yang mempertahankan identitas bangsa Indonesia. Karenanya, pemerintah perlu memberi perhatian lebih kepada mereka.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menuturkan batik merupakan identitas dan sekaligus alat pemersatu bangsa. Karena itu, harus terus dilestarikan keberadaannya agar setiap generasi mengenal dan mencintai identitas kebangsaannya.
“Kami memandang perlu ada intervensi pemerintah untuk mengangkat harkat dan martabat batik. Salah satu caranya adalah menyejahterakan perajin dan mensubsidi alat-alat produksi batik,” ujar Azis kepada wartawan, Selasa (3/10).
Abdul Azis juga mengapresiasi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengenakan pakaian bercorak batik setiap pekan menuju ke kantor. Menurutnya, cara itu merupakan salah satu cara terbaik untuk melestarikan batik.
Dia berharap pelestarian batik bisa terus dilakukan oleh masyarakat, mulai dari mengenakannya sebagai pakaian favorit hingga mendukung para perajin Batik dengan membeli produk mereka.
“Saya harap anak muda bisa menjadikan batik sebagai pakaian favorit,” katanya.
Terkait pengembangan batik, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas PPKUKM) DKI Jakarta telah membentuk Batik Betawi Hub (BaBe Hub) sebagai wadah atau sarana pengembangan batik Betawi.
“Wadah yang menghubungkan ‘stakeholder’ dengan perajin maupun pemilik usaha atau UKM dengan masyarakat luas melalui kegiatan pelatihan dan workshop,” kata Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin. ***
