spot_img

Mahfud MD Curiga Ada Intervensi Politik di Balik Belum Dieksekusinya Silfester Matutina

Intime – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyoroti belum dieksekusinya putusan pidana terhadap Silfester Matutina, relawan Joko Widodo yang merupakan terpidana kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sorotan Mahfud muncul setelah Silfester terlihat menghadiri peresmian restoran milik anaknya bernama Neng Geulis di Bandung. Kemunculan tersebut memancing perhatian publik karena Silfester hingga kini belum menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019 tertanggal 20 Mei 2019, Silfester dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun enam bulan atas tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah terhadap Jusuf Kalla.

“Loh selama ini ke mana? Kejaksaan gitu ya,” ujar Mahfud seperti dikutip dari kanal YouTube Terus Terang, Jumat (20/11).

Mahfud mengaku pernah menanyakan langsung kepada pihak internal Kejaksaan mengenai alasan Silfester belum ditangkap untuk menjalani hukumannya. Namun, jawaban yang diterimanya justru mengarah kepada pihak di tingkat lebih tinggi.

“Nah kalau saya sih Mas politis nih ya. Punya dugaan. Itu kan gini saya tanya ke dalam. Itu kenapa kok tidak ditangkap itu ke direktorat lah. Tanya ke atas Pak. Artinya itu kunci di atas,” kata Mahfud.

Berdasarkan jawaban tersebut, Mahfud menduga terdapat intervensi atau titipan politik yang membuat eksekusi putusan terhadap Silfester tidak kunjung dilakukan. Ia menduga perkara itu telah dititipkan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin sejak awal menjabat.

Mahfud menyampaikan dugaan tersebut dengan merujuk kemungkinan adanya permintaan agar perkara Silfester tidak ditindaklanjuti karena dianggap sebagai kasus kecil.

“Bilang siap gitu kan iya lalu diangkat jadi jaksa agung sehingga meskipun dia tahu enggak pernah mengeluarkan instruksi apa pun hal yang sekecil ini tapi akibatnya besar bagi penegakan hukum,” ujarnya.

Menurut Mahfud, meskipun perkara Silfester dinilai tidak besar dari sisi bobot pidana, persoalan tersebut memiliki dampak luas terhadap kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum.

Ia menilai, tidak dilaksanakannya putusan terhadap satu orang terpidana dapat memunculkan pertanyaan publik mengenai kesetaraan di hadapan hukum.

Mahfud pun meminta Kejaksaan Agung menertibkan pelaksanaan putusan tersebut. Menurut dia, penegakan hukum harus berjalan tanpa membedakan latar belakang maupun kedekatan politik seseorang.

“Nah oleh sebab itu kalau sekarang mau tertib masa enggak bisa,” kata Mahfud.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini