Intime – ketua umum korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) MD KAHMI Jakarta Selatan, Ibrahim Malik Tanjung, apresiasi tindak tegas Gubernur DKI Jakarta, dalam pencopotan Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono.
Kebijakan Pramono Anung dinilai tepat, lantaran keputusan tersebut diambil setelah layanan digital bank tersebut mengalami gangguan selama lebih dari seminggu. Permasalahan layanan digital di bank pembangunan daerah (BPD) tersebut telah terjadi berulang.
“Gangguan layanan digital di Bank DKI telah terjadi sebanyak tiga kali. Sikap Pramono memutuskan melaporkan hal tersebut ke Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Polri, dianggap siap tanggap dalam memberantas korupsi dan masalah di Jakarta,” kata Ibrahim di sela wawancaranya, Jakarta (10/4).
Ibrahim juga mempertegas, gangguan layanan Bank DKI mulai dikeluhkan warganet sejak malam takbiran 30 Maret 2025. Sejumlah akun di media sosial X kompak mengeluhkan kendala yang menghalangi layanan transaksi perbankan di BPD tersebut.
“Adanya gangguan layanan tersebut mengakibatkan kebocoran dana, IT Bank DKI tidak dengan cepat mengantisipasi bahkan tidak dijaga secara baik, aplikasi Bank DKI hanya bisa dipakai untuk mengecek dana, tetapi tidak bisa transfer ke bank lain atau e-wallet. Bahkan, saldo tabungan mereka sudah terpotong untuk transaksi QRIS, tapi dana yang ditransfer tidak masuk ke merchant tujuan,” ucapnya.
Sebagai informasi, saat ini pasca penegasan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sistem pengamanan internal Bank DKI secara otomatis mengaktifkan fitur pemulihan sistem keamanan, sebagai langkah proteksi untuk memastikan stabilitas layanan dan keamanan transaksi seluruh nasabah.
Bank DKI langsung mengaktifkan tim teknis, operasional, dan layanan nasabah secara intensif selama 24 jam, untuk melakukan evaluasi sistem, pemulihan berjenjang, serta menjaga kelancaran layanan prioritas lainnya.
Bank DKI memulai proses pemulihan layanan secara bertahap. Tahap pertama yang dibuka adalah layanan ATM Off-Us, yang kembali dapat digunakan sejak hari Senin, 7 April 2025.
