Intime – Sejumlah fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengusulkan pengunduran jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Jadwal yang semula ditetapkan pada 2 Desember 2026 diusulkan bergeser menjadi 9 Desember 2026.
Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Habiburokhman mengatakan, usulan perubahan jadwal tersebut akan dibahas dalam rapat pimpinan (Rapim) dan rapat gabungan (Ragab) MPR RI pada Senin (16/11).
“Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk merubah hari sidang paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon. Tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh? 9. Diundur ya,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Menurut Habiburokhman, pertimbangan utama penggeseran jadwal tersebut adalah adanya benturan dengan sejumlah agenda kedewanan di DPR maupun DPD, termasuk agenda rapat komisi serta masa kunjungan kerja anggota parlemen.
Selain soal penyesuaian jadwal, Habiburokhman yang ditunjuk partainya sebagai anggota tim verifikasi turut menyoroti sempitnya masa verifikasi berkas calon Wapres yang hanya berlangsung selama 14 hari. Oleh sebab itu, ia mendorong agar persiapan administrasi dilakukan sejak dini sebelum tahapan verifikasi resmi dimulai.
Salah satu aspek krusial yang disoroti adalah verifikasi keabsahan ijazah calon. Ia menilai MPR perlu menggandeng kementerian yang membidangi pendidikan guna memastikan keaslian ijazah langsung kepada institusi penerbit, bukan sekadar memeriksa fisik dokumen.
“Yang paling krusial kan ijazah, misalnya. Ijazah ini kan kalau kita berkaca dari praktik kemarin yang bisa menimbulkan kegaduhan, harus ada perbedaan dengan mekanisme yang sebelumnya berlaku,” ujar Ketua Komisi III DPR RI tersebut.
“Kalau sebelumnya kan asal ada bentuk dokumen, ada stempel, lalu dianggap sudah sah oleh KPU,” imbuhnya.
Habiburokhman juga mengusulkan agar rumah sakit yang sebelumnya ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali membuka layanan pemeriksaan kesehatan dan bebas narkoba bagi para kandidat yang bakal diajukan. Di sisi lain, pengurusan dokumen dari pengadilan, seperti surat keterangan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dipidana penjara lima tahun atau lebih, diminta segera diproses karena memakan waktu dua hingga tiga hari.
“Jangan sampai persoalan-persoalan teknis, ya, bisa menghambat proses kenegaraan kita,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada Jumat (13/11) mengumumkan bahwa sidang paripurna pemilihan, pengesahan, dan pelantikan Wapres pengganti Gibran dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026 di Gedung DPR/MPR RI.


