Intime – Ombudsman Republik Indonesia (RI) menemukan sejumlah masalah terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Masalah-masalah tersebut berkisar dari keterlambatan pembayaran honor hingga beban kerja yang tidak sebanding.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengungkapkan temuan ini dalam sebuah jumpa pers pada Selasa (30/9). Salah satu contoh paling mencolok terjadi di Bogor.
“Di Bogor misalnya, staf inti SPPG, seperti ahli Gizi dan Akuntan dijanjikan honorarium sebesar Rp 5 juta per bulan, namun realisasinya baru cair setelah 3 bulan sehingga berpengaruh pada motivasi kerja,” kata Yeka.
Permasalahan honorarium yang tak sebanding dengan beban kerja juga dilaporkan di beberapa daerah lain. Yeka menyebut, di Garut dan Bandung Barat, banyak pekerja yang mengeluhkan hal serupa.
Selain masalah honor, Ombudsman juga menyoroti adanya pembebanan tugas di luar kompetensi tanpa kompensasi yang layak.
“Ada pula masalah ketika guru di kawasan Lebong, Bengkulu, dibebankan menjadi penanggung jawab distribusi MBG. Namun, tak ada kompensasi lebih yang diberikan,” jelasnya.
Kondisi serupa ditemukan di Belitung, Bangka Belitung, di mana guru harus mengatur distribusi makanan tanpa insentif maupun fasilitas yang memadai.
Menyikapi temuan ini, Yeka menilai bahwa persoalan SDM dalam program MBG bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga mencakup penataan peran dan kompensasi.
“Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan sumber daya manusia bukan hanya terkait jumlah, namun juga menyangkut penataan peran, beban kerja, serta mekanisme kompensasi yang adil,” tegas Yeka.
Ombudsman RI merekomendasikan adanya perbaikan tata kelola SDM untuk menjaga efektivitas program.
“Dengan memperkuat tata kelola sumber daya manusia, memberikan penghargaan yang layak, dan memastikan tugas sesuai kompetensi, program MBG dapat berjalan lebih efektif sekaligus menjaga semangat para pelaksanaan di lapangan,” pungkasnya.
