Intime – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengusulkan agar ambang batas parlemen dihapus. Menurutnya, kebijakan tersebut selama ini membuat jutaan suara pemilih tidak terwakili di DPR.
Eddy mengatakan, PAN sejak lama memang menolak keberadaan ambang batas, baik pada pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Ia menilai ambang batas parlemen justru mencederai prinsip keterwakilan dalam demokrasi.
“Dengan adanya ambang batas ini, ada jutaan pemilih yang aspirasinya tidak bisa ditampung di DPR karena partainya tidak lolos. Jumlahnya belasan juta suara dan itu terjadi dalam beberapa pemilu terakhir,” kata Eddy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1)
PAN, lanjut Eddy, berpandangan bahwa penghapusan ambang batas parlemen bisa diterapkan dengan meniru mekanisme yang sudah berjalan di DPRD tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Dalam sistem tersebut, partai yang tidak memenuhi syarat jumlah kursi dapat bergabung dalam fraksi gabungan.
“Nanti partai yang kursinya tidak cukup bisa bergabung membentuk fraksi gabungan. Tujuannya supaya pemilih tetap bisa menyalurkan aspirasinya lewat partai atau anggota DPR yang mereka pilih,” ujarnya.
Eddy menegaskan, meski jumlah partai politik di parlemen bisa bertambah, jumlah fraksi tetap dapat dibatasi agar tidak mengganggu kinerja DPR.
“Partai boleh banyak, tapi fraksi tetap terbatas. Pengaturannya, termasuk batas persentase dan kewajiban membentuk fraksi gabungan, tentu diatur dalam undang-undang pemilu,” jelasnya.
Ia menilai, penghapusan ambang batas parlemen merupakan salah satu langkah untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. Menurut Eddy, suara masyarakat yang sudah diberikan dalam pemilu seharusnya tidak hilang begitu saja.
“Ini upaya agar seluruh pilihan masyarakat tetap bisa digaungkan di DPR dan tidak ada lagi aspirasi pemilih yang terbuang,” pungkasnya.
