Intime – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendesak pemerintah mengambil langkah tegas terhadap perusahaan-perusahaan besar yang diduga menjadi pelaku perusakan dan perambahan hutan di Pulau Sumatera.
Menurut Ketua Bidang Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup DPP Partai Gelora, Rully Syumanda, perusahaan-perusahaan tersebut harus diwajibkan membayar biaya pemulihan ekologi atas dampak banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Tuntutan kita jelas, perusahaan-perusahaan besar wajib membayar pemulihan ekologi, bukan sekadar CSR ceremony,” tegas Rully dalam keterangan tertulis, Rabu (3/12).
Gelora juga meminta dilakukan audit menyeluruh atas kerusakan hutan di Pulau Sumatera, termasuk mengungkap rantai pasok perusahaan-perusahaan yang terlibat. Rully menilai audit tersebut harus dibuka ke publik agar masyarakat mengetahui akar masalah sebenarnya.
Ia menekankan perlunya moratorium izin baru pemanfaatan dan pengelolaan hutan sampai seluruh kawasan tersisa benar-benar dipetakan dan diamankan.
“Sampai hutan yang tersisa benar-benar dipetakan dan warga terdampak mendapatkan reparasi sosial,” ujarnya.
Menurut Rully, reparasi sosial bukan bantuan, tetapi kewajiban karena kerusakan yang terjadi merupakan dampak langsung dari aktivitas perusahaan.
Ia menggarisbawahi bahwa bencana banjir dan longsor yang meluluhlantakkan Sumatera bukan peristiwa alam semata.
“Ini bukan takdir. Ini akibat perbuatan mereka, para pelaku yang kemarin turut menghadiri konferensi iklim di Brazil,” katanya.
Rully menyebut bencana tersebut sebagai “invoice terbuka” dari puluhan tahun pembabatan hutan oleh industri kayu, pulp and paper, dan perkebunan sawit. Ketika hutan hilang, fungsi tanah menyerap air pun lenyap sehingga hujan ekstrem menyebabkan sungai meluap dan permukiman tersapu.
Ia menegaskan, kerusakan ini bukan semata akibat perubahan iklim, tetapi buah dari praktik koruptif dalam pemberian izin konsesi.
Rully berharap tragedi yang diperkirakan menelan ribuan korban jiwa ini menjadi peringatan bagi pemerintah dan pelaku industri bahwa keberlangsungan hidup jutaan warga bergantung pada kelestarian hutan.
