Intime – Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan melalui operasi pemadaman darat serta dukungan operasi udara. Upaya tersebut berjalan seiring dengan penurunan jumlah titik panas (hotspot) secara nasional berdasarkan pemantauan hingga 13 Oktober 2026 malam.
Juru Bicara sekaligus Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Berton S.P. Panjaitan, mengatakan operasi darat tetap menjadi prioritas pemadaman karena dinilai lebih efektif menjangkau titik kebakaran.
“Sedangkan operasi pemadaman tentu mengutamakan operasi darat karena pemadaman ini yang lebih efektif. Operasi darat bisa memadamkan seketika, (walaupun) tidak sampai ke dalam gambut,” ungkap Berton dalam konferensi pers, Rabu (14/10).
Selain pemadaman darat, pemerintah mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) dengan mempertimbangkan ketersediaan dan pertumbuhan awan. Menurut Berton, pelaksanaan OMC dapat dioptimalkan ketika awan berada di wilayah yang memungkinkan untuk mendukung terjadinya hujan.
“Kemudian operasi OMC. OMC sangat bergantung pada pertumbuhan awan. Jadi ketika pertumbuhan awan ada di Kalimantan Barat kita optimalkan sehingga hujan yang kontinu, yang konsisten itu tetap terjadi. Jadi ini yang kita jaga momentumnya,” jelasnya.
Berton menjelaskan, operasi modifikasi cuaca untuk penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dilakukan dari beberapa lokasi dan dapat disesuaikan dengan kondisi awan. Adapun untuk Sumatera Selatan, OMC direncanakan menggunakan pangkalan di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.
“Jadi, ada helikopter direncanakan dari sana karena visibility lebih memungkinkan di sana,” terangnya.
Dari sisi pengerahan personel, Kementerian Kehutanan turut memperkuat dukungan untuk penanganan karhutla. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menyebutkan sebanyak 1.419 personel Manggala Agni diterjunkan di empat provinsi. Kemenhut juga menyiapkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN), dengan sekitar 2.000 personel berstatus bantuan kendali operasi (BKO) yang saat ini aktif di lapangan.
Data Kemenhut menunjukkan jumlah hotspot pada periode 1–13 Oktober 2026 lebih rendah dibandingkan periode 17–30 September 2026. Pada periode September, tercatat 9.080 hotspot atau rata-rata 649 titik per hari, dengan puncak 1.843 titik pada 20 September.
Adapun pada periode 1–13 Oktober 2026, tercatat 7.519 hotspot, dengan puncak 1.029 titik pada 8 Oktober. Penurunan paling tajam terjadi pada 13 Oktober, ketika jumlah hotspot nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik.
“Secara nasional, 24 jam terakhir turun 77,5 persen. Khusus untuk di Kalimantan Tengah, terdapat penurunan dari 227 titik hotspot menjadi 65 titik hotspot. Serta di Sumatera Selatan dari 147 titik hotspot menjadi 59 titik hotspot,” kata Ristianto.
