Intime – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menarik utang baru sebesar Rp 501,1 Triliun hingga 30 September 2025. Angka tersebut 68,6 persen dari total target Rp 731,3 triliun.
“Kami terus melakukan pembiayaan yang sifatnya memitigasi risiko. Kami melakukan secara sangat terukur dan melakukan berbagai macam hubungan dengan investor untuk memastikan pembiayaan utang kita on track,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10).
Suahasil menjelaskan sumber pembiayaan utang terbagi menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan dalam bentuk valuta asing (valas) dan rupiah.
Pemerintah telah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dalam bentuk valas yang ditujukan bagi investor internasional. SBN valas yang diterbitkan bersifat dual currency dengan nilai sebesar 1,85 miliar dolar AS dan 600 juta euro.
Tingkat imbal hasil yang diperoleh cukup kompetitif, dengan minat permintaan mencapai lebih dari 9,4 miliar dolar AS dan 1,2 miliar euro.
Selain di pasar global, pemerintah juga terus menjaga stabilitas pasar SBN domestik. Imbal hasil SBN rupiah menunjukkan tren penurunan, dari 6,98 persen pada awal tahun menjadi sekitar 6,09 persen pada Oktober 2025.
“Penurunan yang cukup tinggi, sehingga kita bisa menurunkan beban biaya utang kita,” ujar Suasahil.
Bila dibandingkan dengan US Treasury 10 tahun, selisih imbal hasil (spread) juga menyempit dari 240-260 basis poin (bps) pada awal tahun menjadi sekitar 206 bps.
Tren ini mencerminkan tingkat kepercayaan investor yang meningkat terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
Di samping pembiayaan utang, pemerintah juga melaksanakan pembiayaan non-utang, yang utamanya berbentuk pembiayaan investasi.
Beberapa program utama di antaranya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh BP Tapera dengan realisasi Rp 24,7 triliun untuk 190 ribu unit rumah bersubsidi; pembiayaan pendidikan Rp 26,7 triliun untuk LPDP dan Sekolah Unggul Garuda; serta pembiayaan untuk Perum Bulog Rp 22 triliun.
Dengan realisasi pembiayaan utang dan non-utang, maka total pembiayaan anggaran pemerintah per 30 September 2025 adalah sebesar Rp 458 triliun, setara 69,2 persen dari proyeksi Rp 662 triliun.
