Intime – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat dipertimbangkan sebagai salah satu opsi untuk meredakan polemik politik yang berkepanjangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Amir di tengah dinamika politik nasional yang dinilainya berpotensi menghambat perhatian pemerintah terhadap persoalan masyarakat.
Dikutip pada Senin (19/10), Amir juga menyinggung kemungkinan ditempuhnya langkah politik luar biasa dalam menghadapi persoalan kenegaraan. Ia merujuk pada pengalaman sejarah Indonesia, termasuk penggunaan dekrit presiden dalam situasi politik tertentu.
“Dari Soekarno hingga Gus Dur, ada pengalaman ketika negara menghadapi persoalan besar. Namun, yang harus dipikirkan adalah bagaimana menyelamatkan negara,” kata Amir.
Menurut Amir, polemik politik yang terus berlarut-larut berisiko mengalihkan perhatian pemerintah dari berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian konkret. Karena itu, ia menilai kepentingan negara dan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan politik kelompok tertentu.
Amir juga mengingatkan bahwa dinamika geopolitik global perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurut dia, berbagai tekanan dari dalam maupun luar negeri harus diantisipasi agar tidak mengganggu persatuan nasional.
Ia meminta pemerintah memperkuat ketahanan nasional sekaligus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Para pendiri bangsa telah melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai negara ini pecah. Persatuan harus menjadi kepentingan bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Amir menilai stabilitas nasional membutuhkan kepemimpinan yang mampu merangkul berbagai kelompok masyarakat. Ia menyebut tokoh-tokoh Islam dan unsur TNI sebagai bagian dari elemen yang perlu dilibatkan dalam upaya menjaga persatuan.
Meski demikian, upaya menjaga stabilitas nasional, menurut Amir, tetap perlu berjalan dengan menghormati prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
Mekanisme pengunduran diri wakil presiden sendiri diatur dalam konstitusi. Karena itu, setiap langkah terkait jabatan tersebut harus mengikuti ketentuan hukum dan tata negara yang berlaku.
