Intime – Kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten, masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Penetapan itu tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang Penetapan Wilayah Pertambangan di Provinsi Banten yang berlaku sejak 12 Februari 2026.
Dalam peta lampiran keputusan tersebut, wilayah perairan sekitar Ujung Kulon ditandai dengan arsiran berwarna krem yang menunjukkan status WUP. Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Ari James Faraddy membenarkan penetapan yang diteken Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu.
Ari menyebut penentuan wilayah pertambangan di Banten sudah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Prosesnya melibatkan pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota.
“Wilayah pertambangan di Banten ada tiga. Berdasarkan Kepmen ESDM pada Februari kemarin, kita ada tiga, yaitu WUP (Wilayah Usaha Pertambangan), WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), dan Wilayah Pencadangan (WPN),” kata Ari, Selasa (17/11).
Dia menjelaskan, penentuan zonasi dilakukan melalui rapat koordinasi lintas lembaga. Pemerintah pusat meminta masukan dari pemerintah kabupaten/kota agar pemetaan potensi tambang sesuai dengan rencana tata ruang di setiap daerah.
Namun, masuknya perairan sekitar Ujung Kulon ke dalam WUP bukan berarti aktivitas pertambangan bisa langsung dilakukan. Menurut Ari, pelaksanaan kegiatan tambang tetap harus mengikuti ketentuan tata ruang dan perizinan.
Dia mengatakan, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang (RTR) serta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) menjadi hal yang harus diperhatikan sebelum izin pertambangan diterbitkan.
“Yang jadi WUP itu tetap potensi yang ada, tapi nanti dikembalikan ke tata ruang wilayah masing-masing kabupaten/kota. Itu terkait dengan RTR dan PKKPR-nya. Karena PKKPR itu jadi kunci untuk dikeluarkan izin tambang,” ujarnya.
Sementara itu, Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan yang telah berstatus perlindungan sejak 1921. Saat itu, melalui SK Nomor 60 tanggal 16 November 1921, Semenanjung Ujung Kulon dan Pulau Panaitan ditetapkan sebagai kawasan suaka alam oleh Pemerintah Hindia Belanda.
Status tersebut diperkuat melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK.3658/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 5 Mei 2014. Dalam keputusan itu, luas Taman Nasional Ujung Kulon ditetapkan mencapai 105.694,46 hektare.
Kawasan tersebut terdiri atas 61.357,46 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan di Kabupaten Pandeglang, Banten.


