Intime – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut jurnalis, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai bentuk baru “londo ireng”. Fernando menilai ucapan tersebut berpotensi berdampak terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.
“Pernyataan itu menunjukkan kualitas demokrasi di Indonesia dan terjadinya kemunduran pada pemerintahan Prabowo Subianto,” kata Fernando kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/7).
Fernando menilai pelabelan terhadap profesi jurnalis, pengamat, maupun LSM dapat memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Menurutnya, kelompok-kelompok tersebut selama ini memiliki fungsi sebagai pengawas dan pemberi masukan terhadap jalannya pemerintahan.
Ia juga mengingatkan bahwa narasi semacam itu berpotensi memecah belah masyarakat karena dapat menimbulkan rasa saling curiga antarwarga.
“Mungkin saja hal tersebut sengaja dilontarkan oleh Prabowo karena sadar bahwa sampai saat ini pondasi kepemimpinannya masih rapuh dan belum kuat sehingga sangat begitu mengandalkan TNI,” ujar Fernando.
Lebih lanjut, Fernando menilai pemerintahan Prabowo masih menghadapi pekerjaan rumah dalam membangun konsolidasi politik. Menurutnya, dukungan dari berbagai elemen politik dan lembaga negara belum sepenuhnya solid.
Ia mengatakan, meski sejumlah partai politik telah bergabung dalam koalisi pemerintahan, belum tentu seluruhnya memberikan dukungan penuh.
“Walaupun sebagian partai politik berkoalisi dalam pemerintahannya namun masih belum sepenuh hati karena para pimpinannya lincah seperti kancil yang masih mencari peluang lain untuk kepentingan Pilpres 2029,” ucapnya.
Fernando menilai dinamika politik menuju kontestasi 2029 mulai memengaruhi sikap elite partai politik sehingga konsolidasi pemerintahan belum sepenuhnya tuntas.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menyebut ada pihak-pihak yang terus membangun opini bahwa Indonesia berada dalam kondisi buruk. Ia menyebut jurnalis, pengamat, dan LSM tertentu sebagai bentuk baru “londo ireng”.
Pernyataan tersebut kemudian memicu berbagai tanggapan dari sejumlah kalangan, termasuk pengamat politik, yang menilai pernyataan itu perlu disikapi secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.
