Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi memutuskan untuk tidak menyalurkan bantuan sosial (basos) menjelang kontestasi politik Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
Kebijakan itu diambil Pj Teguh, setelah sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersuara mendukung langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait rencana penghentian sementara distribusi bansos menjelang Pilkada Serentak 2024.
Pj Teguh menegaskan, pihaknya memperbolehkan bansos itu disalurkan setelah pertarungan Pilkada Jakarta pada 27 November 2024 mendatang.
Ucap dia lagi, bansos bisa juga disalurkan ketika ada bencana. Bansonya itu didistribusikan kepada korban bencana.
“Bansos merupakan titik rawan pada saat pilkada, kalau memang ada arahan bahwasanya untuk daerah yang tidak terkena bencana bansos itu bisa dibagikan setelah pilkada. Tanpa mengurangi perhatian kita pada rakyat, karena ada instrumen yang lain tentu saja,” kata Pj Teguh di Jakarta, Kamis (14/11).
Menurut dia, jika bansos itu dilaksanakan menjelang pemungutan suara Pilkada, sangat riskan dimanfaatkan oleh salah satu pasangan calon untuk merebut hati warga Jakarta.
“Demikian juga bila ada event-event mungkin bisa disalah gunakan oleh pihak pihak tertentu,” tuturnya.
Maka lantas kata dia, sangat elok penyaluran bantuan sosial dilakukan pasca pencoblosan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta.
“Kami juga akan cermati tidak harus dilakukan pada saat jelang pilkada, tapi mungkin lebih bijak itu dilakukan setelahnya,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyatakan setuju dengan usulan penyaluran bantuan sosial (bansos) disetop sementara hingga Pilkada 2024 rampung.
Guna mengakomodir usulan tersebut, Tito pun berencana untuk membuat surat edaran diberhentikan sementara penyaluran bansos hingga hari pencoblosan Pilkada, 27 November 2024 mendatang.
“Teman-teman Komisi II meminta agar distribusi bansos untuk ditunda sampai dengan pilkada. Kami setuju, pak. Langsung setuju sekali, terima kasih. Apalagi ini bolanya dari Komisi II, bola lambung ini tinggal kami smash saja, tinggal buat surat edaran,” kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 12 November 2024.
Meski begitu, Tito menjelaskan, bansos Pemerintah tidak akan disetop di daerah yang masih membutuhkan. Misalnya, untuk pengungsi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi.
“Kecuali daerah-daerah yang memang memerlukan bansos karena ada bencana seperti Lewotobi yang sekarang di Flores Timur, Sikka, lebih dari 12 ribu yang ngungsi, ya nggak mungkin kita nggak kasih bansos mereka Pak, mereka memerlukan (bansos) itu,” ungkapnya.
Selain itu, Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul buka suara soal usulan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) disetop sampai kontestasi Pilkada serentak 2024 rampung. Gus Ipul menjelaskan, sudah ada jadwal terkait penyaluran bansos.
Gus Ipul kemudian menegaskan, pihaknya ingin penyaluran bansos kepada masyarakat tepat waktu dan sesuai sasaran. Penyaluran bansos, lanjut Gus Ipul juga tidak boleh dilakukan hanya demi kepentingan politik.
“Kita enggak pernah membahas secara khusus tapi kita ingin bantuan itu yang penting tepat sasaran dan tepat waktu. Yang jelas kan bansos enggak boleh untuk kepentingan politik, kan itu jelas,” tutur Gus Ipul.
