Intime – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menegaskan polemik yang belakangan ini viral terkait operasional bandara di kawasan industri Morowali bukan sekadar persoalan fasilitas transportasi udara.
Ia menilai isu tersebut menyentuh aspek yang jauh lebih mendasar, yakni kehadiran dan kewenangan negara di kawasan strategis.
“Masalahnya bukan pada panjang landasan, jenis pesawat yang mendarat, atau izin operasional. Masalah utamanya adalah aparat negara tidak bisa masuk dengan leluasa,” ujar Anthony dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/12).
Anthony menyebut situasi yang ramai menjadi pembahasan publik itu menunjukkan adanya pola manajemen kawasan yang tidak selaras dengan mandat negara dalam mengawasi wilayah industri strategis.
“Kalau gubernur saja tidak bisa masuk tanpa izin, itu menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana dengan imigrasi? Dengan bea cukai? Dengan aparat keamanan?” ucapnya.
Ia menilai kawasan industri berskala nasional seharusnya memiliki standar pengawasan yang ketat karena menyangkut aspek pertahanan, ekonomi, dan keamanan.
Menurutnya, keberadaan ribuan tenaga kerja asing, mobilitas barang yang tinggi, hingga aktivitas produksi sumber daya strategis menuntut negara untuk hadir secara penuh.
“Semua itu membutuhkan mekanisme kontrol negara. Kalau itu hilang, maka negara kehilangan kendali,” kata Anthony.
Lebih jauh, ia juga menyampaikan adanya dampak lingkungan hingga risiko geopolitik yang perlu diperhitungkan dari industri nikel yang terkonsentrasi di satu wilayah. “Kita bicara soal masa depan negara. Kalau negara tidak hadir, dampaknya bukan hanya saat ini, tapi juga puluhan tahun ke depan,” tegasnya.
Polemik mengenai bandara dan pelabuhan di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mencuat setelah muncul laporan bahwa fasilitas vital tersebut beroperasi tanpa kehadiran penuh aparat seperti imigrasi, bea cukai, hingga karantina. Situasi tersebut memicu kekhawatiran publik akan potensi pelanggaran kedaulatan negara.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin sebelumnya menyoroti hal itu dalam sebuah diskusi nasional yang turut melibatkan tokoh energi, akademisi, hingga purnawirawan TNI.
IMIP, sebagai pusat industri pengolahan nikel terbesar di Indonesia, kini menjadi sorotan karena diduga tidak memberikan akses penuh kepada aparat negara dalam menjalankan fungsi pengawasan.
