Intime – Perdebatan terbuka antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait anggaran pengadaan kapal memunculkan sorotan terhadap koordinasi internal pemerintahan.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai polemik tersebut mencerminkan persoalan soliditas di dalam Kabinet Merah Putih. Ia menyebut perdebatan terbuka antarmenteri di ruang publik menunjukkan lemahnya koordinasi kebijakan.
“Perdebatan seperti itu menggambarkan kurangnya koordinasi dan soliditas, serta berpotensi membuat kabinet menjadi kurang kondusif,” kata Iwan di Jakarta, Rabu (11/2).
Menurut Iwan, perdebatan antarlembaga eksekutif dan legislatif merupakan praktik yang lazim dalam sistem demokrasi. Namun, konflik terbuka antarmenteri dinilai tidak mencerminkan tata kelola pemerintahan yang efektif.
Ia menilai situasi tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja kabinet, termasuk kemungkinan melakukan perombakan susunan menteri. Polemik ini dinilai memperkuat spekulasi reshuffle yang berkembang sejak awal Februari 2026.
Kontroversi bermula dari kritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait optimalisasi anggaran pengadaan kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Purbaya mengaku menerima keluhan dari pelaku industri galangan kapal dalam negeri yang belum memperoleh pesanan, meski anggaran tambahan telah disetujui dan dicairkan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan tidak memahami pernyataan Menteri Keuangan. Dalam pernyataan melalui media sosial, ia menjelaskan sumber pendanaan pengadaan kapal berasal dari pinjaman Inggris yang masih dalam proses pembahasan.
Trenggono menegaskan pelaksanaan pinjaman tersebut berada di bawah kewenangan Badan Logistik Pertahanan, sementara KKP hanya bertugas menyiapkan aspek teknis dan tenaga kerja.
Ia juga meminta agar pernyataan publik mengenai kebijakan anggaran didasarkan pada data yang telah diverifikasi. Polemik ini menambah daftar dinamika komunikasi publik di internal kabinet yang menjadi sorotan pengamat politik dan tata kelola pemerintahan.
