Intime – Presiden Prabowo Subianto tidak ingin mencampuri lebih jauh polemik keabsahan ijazah pendidikan setara SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Prabowo mempersilakan Gibran membuktikan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11). Pernyataan tersebut disampaikan setelah Gibran meminta kesempatan kepada Prabowo untuk membuktikan keabsahan ijazahnya.
“Ya, kan itu proses hukum ya. Untuk selanjutnya kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui peradilan tata usaha negara,” kata Prasetyo.
Prasetyo mengungkapkan, Gibran menemui Prabowo pada Selasa pagi. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam.
Dalam pertemuan itu, Gibran awalnya menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Keinginan tersebut berkaitan dengan dinamika yang berkembang setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai persoalan dokumen pendidikannya.
“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ujar Prasetyo.
Namun, setelah berdiskusi dengan Prabowo, Gibran kemudian memohon diberikan waktu dan kesempatan untuk tetap menjabat sebagai Wakil Presiden sambil membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Menurut Prasetyo, Prabowo memberikan sejumlah saran dalam diskusi tersebut. Gibran juga menyampaikan keinginan untuk menempuh proses pembuktian melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).
Prasetyo menegaskan, Prabowo tidak menolak niat pengunduran diri yang sebelumnya disampaikan Gibran.
“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” jelasnya.
Prasetyo tidak menyebutkan adanya keputusan final terkait permohonan pengunduran diri tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa persoalan keabsahan dokumen pendidikan Gibran merupakan ranah hukum.
Pemerintah, kata dia, menghormati proses yang akan ditempuh Gibran untuk membuktikan dokumen pendidikannya melalui jalur peradilan.
