Intime – Akan ada 15 nama yang akan masuk dalam jajaran staf khusus (stafsus) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno.
Koordinator stafsus Pramono-Rano akan dijabat oleh pakar bioteknologi lingkungan dari ITB, Firdaus Ali.
“Prof. Firdaus Ali, dia koordinator staff khusus, kemudian ada Yustinus Prastowo, kemudian ada Nirwono Joga, dan termasuk Nong (Darol),” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/3).
Pramono mengklaim hampir semua jajaran stafsusnya berlatar belakang profesional. Hanya segelintir yang merupakan kader PDI Perjuangan, yakni Chico Hakim.
Sejumlah nama yang masuk sebagai stafsus juga sempat menjadi anggota tim tansisi Pramono dan Rano Karno sebelum dilantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sisa nama yang belum disebut akan diumumkan kemudian.
“Pada waktunya pasti saya akan mengumumkan staf khusus saya. Staf khusus saya jumlahnya 15 orang, 7 bidang, dan diisi oleh orang-orang profesional,” paparnya.
“Kenapa saya memilih orang-orang ini? Karena memang saya tentunya membutuhkan itu. Termasuk untuk urusan keumatan, keagamaan, dan ternyata DKI Jakarta membutuhkan itu,” tambahnya.
Sebelumnya, Pramono menegaskan penunjukan stafsus gubernur di Jakarta tidak menyalahi ketentuan. Hal ini merespons pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakhrullah dalam rapat sdi kantor Gubernur Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.
Saat itu, Zudan menegaskan gubernur, bupati, dan wali kota dilarang mengangkat pegawai baru, seperti staf khusus, tenaga ahli, ataupun tim pakar. Jika dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi dari pemerintah pusat.
Mantan Sekretaris Kabinet ini menjelaskan, larangan itu tidak berlaku bagi Jakarta. Sebab, dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, gubernur Jakarta boleh mengangkat staf khusus bila dibutuhkan.
“Pasal 38, ayat 1 dan 2, maka yang namanya gubernur itu boleh membutuhkan staf khusus. Supaya ini clear ya. Kemudian untuk menentukan staf khusus itu siapa, bagaimana, dan sebagainya, diatur dalam peraturan gubernur di ayat 2. Sehingga, dengan demikian saya adalah orang yang akan tertib dengan benar,” tegas Pramono.
