Intime – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan, banjir kali ini disebabkan oleh tingginya curah hujan di wilayah hulu serta kiriman air dari Bogor yang menyebabkan luapan Kali Ciliwung dan beberapa sungai lainnya.
Adapun menurut laporan BPBD DKI Jakarta pada Senin (7/7) pukul 10.00 WIB masih ada 91 RT dan 3 ruas jalan di Jakarta masih kebanjiran.
Ia pun menginstruksikan seluruh dinas terkait, khususnya Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI untuk bergerak cepat menangani banjir.
“Semua pompa air telah dioperasikan, pintu-pintu air disesuaikan, dan kami harapkan genangan segera surut,” ujar Gubernur di Jakarta, Senin (7/7).
Pramono juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi genangan susulan, serta memanfaatkan layanan darurat Jakarta Siaga 112 yang beroperasi 24 jam dan bebas pulsa.
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Mohamad Yohan mengatakan, pihaknya telah mengerahkan personel ke lapangan untuk memantau kondisi genangan, sekaligus berkoordinasi dengan Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), serta jajaran lurah dan camat.
“Fokus utama kami adalah menyedot air yang menggenangi permukiman, memastikan tali-tali air dan saluran berfungsi, serta mendistribusikan bantuan dasar untuk warga terdampak,” terang Yohan.
Di sisi lain, Dinas Sosial DKI Jakarta terus menyalurkan bantuan makanan dan sandang kepada warga terdampak. Kepala Suku Dinas Sosial di masing-masing wilayah telah berkoordinasi dengan para lurah dan camat untuk menjamin distribusi berjalan tepat sasaran.
Selain itu, Pemprov DKI juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial RI untuk mendistribusikan bantuan tambahan, terutama ke wilayah yang terdampak cukup parah seperti Kecamatan Jatinegara, Kramat Jati, dan Cawang. Bantuan yang disalurkan antara lain makanan siap saji, air mineral, perlengkapan bayi, dan pakaian layak pakai.
Pemprov DKI Jakarta menargetkan seluruh genangan surut dalam waktu singkat, serta memastikan seluruh unsur pemerintah daerah dalam keadaan siaga penuh untuk menjamin keselamatan dan kebutuhan dasar warga.
