Intime – Dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dihujani kritik tajam. Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menerbitkan laporan Rapor Kinerja 2 Tahun Kabinet Merah Putih dengan hasil mayoritas memberikan skor rendah
Survei yang digelar pada 15 September hingga 9 Oktober 2026 ini menghimpun pandangan dari 1.142 responden masyarakat umum serta 129 pakar/ahli. Hasilnya, rata-rata skor kinerja Presiden Prabowo Subianto dari masyarakat berada di angka 4,6 dari 10, sedangkan para ahli memberikan angka yang lebih jeblok, yakni 2,8 dari 10. Untuk Wapres Gibran Rakabuming Raka, masyarakat memberi nilai 4,9 dan ahli memberi nilai 2,2.
“Dua tahun adalah waktu yang cukup bagi suatu pemerintahan untuk menunjukkan kinerjanya. Studi ini adalah refleksi tagihan masyarakat mengenai janji kampanye yang berhadapan langsung dengan realitas harga kebutuhan pokok dan lapangan kerja,” tulis tim peneliti CELIOS dalam laporannya, Senin (12/10).
Dalam indikator ekonomi, tekanan terhadap rakyat kecil terlihat dominan. Sebanyak 82 persen masyarakat mengeluhkan pajak dan pungutan pemerintah yang terlalu berat. Selain itu, 53 persen responden mengaku kondisi ekonomi rumah tangga mereka saat ini justru lebih buruk dibandingkan tahun lalu.
Masalah lapangan kerja juga menjadi sorotan; 62 persen publik menganggap penanganan pengangguran oleh pemerintah masuk kategori buruk hingga sangat buruk.
Program flagship pemerintah tak luput dari evaluasi keras. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditolak oleh 76 persen masyarakat dan 87 persen ahli yang meminta program tersebut dihentikan. Mayoritas responden menilai MBG berisiko menggerus alokasi anggaran pendidikan dasar dan berpotensi menjadi ajang bancakan.
Begitu pula dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), di mana 66 persen publik dan 91 persen ahli menyatakan tidak setuju lantaran skema pembiayaannya yang memotong Dana Desa hingga 58 persen justru mematikan kedaulatan fiskal dan usaha lokal di desa.
Persoalan lain yang disoroti adalah pergeseran tata kelola ke arah militeristik dan sentralistis. Sebanyak 80 persen ahli menilai terjadi peningkatan signifikan peran militer dalam ruang sipil. Sementara 89 persen ahli menegaskan bahwa sentralisasi kebijakan pemerintah pusat sangat merugikan potensi ekonomi daerah
CELIOS juga merilis daftar pemeringkatan kinerja menteri (positional scoring). Tiga menteri dengan persepsi terbaik yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (291 poin), Menteri Pertanian Amran Sulaiman (140 poin), dan Menko Infrastruktur AHY (127 poin).
Sebaliknya, posisi tiga terbawah ditempati Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (-159 poin), Menteri HAM Natalius Pigai (-158 poin), dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (-103 poin) yang direkomendasikan untuk dievaluasi total.
Atas temuan tersebut, CELIOS mendesak Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet berorientasi meritokrasi (zaken cabinet), menghentikan pengerusan Dana Desa, menerapkan pajak kekayaan bagi kelompok ultra-kaya ketimbang membebankan pajak ke masyarakat menengah bawah, serta memulihkan daya beli rakyat.
