Intime – Laporan terbaru Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan mayoritas publik menilai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama satu tahun pertama berjalan buruk.
Dalam laporan berjudul “Rapor Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran”, CELIOS mencatat sebanyak 77 persen responden menilai kinerja pemerintahan buruk hingga sangat buruk, dengan rata-rata skor hanya 3 dari skala 10. Sementara itu, hanya 5 persen yang menilai baik dan 17 persen yang menganggap kinerja kabinet cukup baik.
Penilaian terhadap Presiden Prabowo juga tidak menggembirakan. Ia memperoleh nilai rata-rata 3, dengan 44 persen responden menilai sangat buruk. Wakil Presiden Gibran mendapat nilai rata-rata 2, dengan 76 persen responden menilai sangat buruk.
“Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menghadapi masalah serius dalam hal legitimasi kinerja di mata publik,” tulis CELIOS dalam laporan tersebut, Minggu (19/10).
CELIOS menemukan 99 persen responden menilai pemerintahan Prabowo–Gibran belum memenuhi janji politiknya. Sebanyak 56 persen menyebut sebagian kecil janji berhasil diwujudkan, sementara 43 persen menilai tidak ada yang terealisasi sama sekali.
Dalam hal capaian program, 72 persen responden menilai buruk hingga sangat buruk. Tata kelola anggaran juga mendapat kritik keras dengan 81 persen menilai buruk, sedangkan 63 persen menganggap komunikasi kebijakan pemerintah gagal menjelaskan arah dan dampak program.
Sektor penegakan hukum pun belum menunjukkan perbaikan berarti. 75 persen responden menilai kinerja penegakan hukum buruk, memperkuat kesan hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Dari hasil evaluasi terhadap menteri dan kepala badan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko Infrastruktur) dinilai berkinerja terbaik dengan skor tertinggi, disusul Nasaruddin Umar (Menteri Agama) dan Abdul Mu’ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah).
Sebaliknya, Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) menempati posisi terendah dengan skor –151, diikuti Dadan Hindayana (Kepala Badan Gizi Nasional) dan Natalius Pigai (Menteri HAM). CELIOS menilai sektor energi menjadi bidang paling bermasalah karena sarat konflik kepentingan dan minim terobosan.
Di bidang ekonomi, 45 persen responden menyatakan kondisi rumah tangga stagnan, sedangkan 27 persen merasa lebih buruk dibanding tahun lalu. Sebanyak 84 persen menilai kebijakan pajak dan pungutan pemerintah terlalu memberatkan.
CELIOS juga mencatat penurunan ruang demokrasi. Sebanyak 63 persen responden menilai gaya kepemimpinan Prabowo–Gibran cenderung militeristik, sementara 28 persen menilai kebebasan sipil tidak terlindungi.
Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) pun dinilai belum mendapat legitimasi sosial yang kuat. Hanya 44 persen responden yang setuju proyek ini dilanjutkan, sedangkan 43 persen menolak karena dianggap boros dan elitis.
CELIOS menekankan bahwa evaluasi publik tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan pemerintahan, melainkan sebagai bentuk kontrol demokratis.
“Kritik dari masyarakat adalah vitamin bagi demokrasi, bukan ancaman bagi kekuasaan. Pemerintahan yang kuat adalah yang berani membuka ruang evaluasi dan memperbaiki kekurangan,” tulis CELIOS.
