Intime – Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menegaskan pentingnya menjadikan Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif LP2AD, Victor Irianto Napitupulu dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menyongsong Masa Depan Operasional RDF Rorotan”, yang digelar di Jakarta Pusat, Kamis (10/7).
Diskusi tersebut menghadirkan jajaran narasumber lintas sektor, mulai dari Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Lingkungan, Firdaus Ali; hingga Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto.
Victor mengatakan RDF Rorotan merupakan fasilitas strategis yang tidak boleh dibiarkan mangkrak. Proyek yang menelan anggaran hingga Rp 1,28 triliun ini, menurut Victor, harus dioptimalkan dan menjadi model nasional dalam pengelolaan sampah berbasis teknologi.
“Jakarta menghasilkan lebih dari 7.000 ton sampah per hari, sementara TPST Bantar Gebang sudah dalam kondisi overload. RDF Rorotan hadir sebagai jawaban untuk mengurangi ketergantungan pada TPA konvensional,” ujar Victor.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, ahli, dan masyarakat dalam memastikan keberlanjutan operasional RDF. Untuk itu, FGD juga menghadirkan perwakilan warga dari Kelurahan Rorotan dan kawasan Jakarta Garden City (JGC) untuk menyuarakan langsung aspirasi mereka.
Victor menyebutkan bahwa masalah teknis dan sosial yang muncul dalam operasional RDF Rorotan harus dijadikan bahan evaluasi untuk pengembangan RDF di wilayah lain di Jakarta. “RDF ini sangat diperlukan. Ke depan, RDF Rorotan bisa dijadikan standar nasional bila berhasil dijalankan tanpa hambatan,” ujarnya.
Melalui FGD ini, LP2AD berharap RDF Rorotan tak hanya berfungsi sebagai solusi lokal, tetapi juga sebagai prototipe nasional pengelolaan sampah yang berkelanjutan, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Prof Firdaus Ali menegaskan operasional fasilitas pengelolaan sampah RDF Rorotan dipastikan akan tetap berjalan. Hal ini ditegaskan oleh
Meski demikian, ia menekankan masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, terutama oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. “Masalah bau, emisi, hingga berbagai isu yang menjadi keluhan warga harus dijawab dengan serius,” katanya.
Firdaus menyebut Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sangat terbuka terhadap kritik dan masukan. “Pak Gubernur akan memfasilitasi, dan kami dari tim akan bantu selesaikan masalah-masalah krusial Jakarta, dari sampah, banjir, air bersih, kemacetan, hingga krisis lingkungan di wilayah pesisir,” paparnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan sampah dari hulu, bukan hanya mengandalkan solusi di hilir. “Tanpa partisipasi publik, ini tidak akan jalan. Maka harus ada edukasi dan sosialisasi. Kalau tetap tidak berhasil, ya kita lakukan penegakan hukum (law enforcement) dengan insentif dan disinsentif,” tegasnya.
Jika pengelolaan sampah dari hulu berhasil, lanjut Firdaus, volume sampah yang dibuang ke TPST Bantargebang bisa ditekan drastis. “Mungkin hanya 4 ribu ton per hari atau lebih rendah,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung pentingnya mengubah pandangan terhadap sampah. “Limbah padat itu sebenarnya berharga. Tapi karena kita tidak mengelolanya dengan baik, akhirnya jadi masalah. Contoh, nasi sisa dua hari, awalnya tak masalah, tapi setelah membusuk jadi menjijikkan,” ujarnya.
Terkait target pengoperasian kembali RDF Rorotan, Firdaus menyampaikan optimisme. “Insya Allah September kita operasikan. Pak Gubernur sudah pastikan seluruh peralatan yang dulu belum berfungsi kini sudah siap, termasuk alat tambahan yang baru datang,” jelasnya.
Ia menambahkan, RDF Rorotan hanya akan diresmikan Presiden setelah uji coba berjalan stabil. “Menteri Lingkungan Hidup memang minta dipercepat, tapi kita ingin semuanya proper, jangan sampai terulang kejadian seperti sebelumnya,” pungkasnya.
